TANJUNG SELOR – Kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, sangat memprihatinkan. Karena dinilai sudah melebihi kapasitas, untuk bisa menampung tahanan.
Kondisi tersebut pun disaksikan oleh Anggota DPRD Kaltara, pada saat berkunjung ke Lapas Kelas IIB Nunukan pada 2019 lalu. Dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah, saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerima hasil dari kunjungan DPRD Kaltara.
Salah satunya berkaitan dengan kondisi lapas yang sudah over kapasitas. Dari hasil penyampaian itu, Kemenkumham merencanakan untuk menambah blok di Lapas Nunukan. “Kita harapkan dapat dimasukkan di program Kemenkumham tahun ini,” ucapnya.
Penambahan blok, lanjut dia, merupakan solusi untuk keamanan dan kenyamanan warga binaan lapas. Saat ini, narapidana yang menghuni lapas tersebut sebanyak 1.140 orang. Sementara kapasitas maksimal lapas dapat menampung 320 orang. Sehingga satu ruangan atau kamar yang seharusnya hanya untuk sekitar tujuh orang, diisi hingga 15 orang.
“Lapas Nunukan itu sudah sangat memprihatinkan. Kita juga kasihan melihat warga binaannya,” imbuhnya. Bahkan usulan untuk pembangunan lapas di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pun telah disampaikan ke Kemenkumham.
Sebagai ibu kota provinsi, Tanjung Selor harus memiliki lapas sendiri. Adanya lapas yang dibangun di Tanjung Selor, bisa membantu meminimalisir biaya untuk mengantar warga binaan dari Tanjung Selor ke Nunukan, Tarakan atau daerah lainnya. “Lapas di Tanjung Selor sangat penting bagi kita untuk segera ditindaklanjuti pembangunannya. Kalau bisa, tahun ini,” tutupnya. (*/fai/uno)
