MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 14 Januari 2020 16:58
Izin Trayek 8 Speedboat Reguler Kedaluwarsa
IZIN TRAYEK: Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara menggelar rapat terkait izin trayek dan izin pengoperasian kapal/speedboat.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pertemuan lanjutan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara bersama instansi terkait dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kaltara. Untuk membahas izin sejumlah speedboat reguleri di Kaltara, yang belum diperpanjang.  

Bahkan, Dishub telah memberikan teguran kepada 8 armada speedboat yang diketahui izin trayek telah kedaluwarsa. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka Dishub bersama Polda Kaltara akan melakukan penertiban. Dikatakan Ketua Gapasdap Kaltara, Sabar, persoalan izin seperti kartu pengawasan trayek mengalami tumpang tindih. Sehingga perlu diberikan toleransi atas kepengurusan izin tersebut.

“Untuk pengawasan izin trayek sifatnya kelengkapan, bukan substansi izin. Kalau bisa ada keringanan yang diberikan. Jika menunggu izin keluar, maka kami tidak bisa berlayar,” terang Sabar kepada Harian Rakyat Kaltara, Senin (13/1).

Proses diterbitkannya izin trayek, ujar dia, harus menunggu cukup lama. Sambil menunggu izin tersebut, agar diperkenankan tetap berlayar. Sabar mengakui, siap apabila dilakukan operasi oleh Polda Kaltara, terkait penertiban bagi speedboat reguler yang belum memperpanjang izinnya.

“Polda sesuai koridornya dan kami menerima hal itu. Kita ikuti dan siap saja,” imbuhnya. Di tempat yang sama, Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid menjelaskan, sesuai aturan bahwa setiap tahun izin trayek speedboat harus diperpanjang.

Dalam perpanjangan izin trayek, juga ada syarat teknis. Persyaratan itu juga harus dicek, bukan hanya dilampirkan dalam berkas. Apabila tidak memenuhi syarat, tidak bisa mendapatkan rekomendasi.

“Ada persyaratan minimum yang belum mereka lakukan. Sehingga, kami memberikan pemahaman terkait hal ini,” jelas Taupan. Berkaitan toleransi yang diinginkan Gapasdap Kaltara, hal yang perlu diketahui bahwa aturan tersebut bukan Pemprov Kaltara, melainkan dari pemerintah pusat.

Dishub berupaya melakukan konsultasi dan membuat surat untuk meminta jawaban tertulis kepada pemerintah pusat, terkait penyampaian dari Gapasdap Kaltara. “Kita usahakan seminggu ini sudah berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Taupan membenarkan, jika ada 8 armada speedboat yang belum memperpanjang izin trayek. Terdiri dari 5 speedboat dari Tarakan, 2 Nunukan dan 1 Kabupaten Tana Tidung. “ Kita sudah lakukan teguran beberapa kali. Kita tetap berupaya melakukan pembinaan dan ada toleransi mengenai tenggang waktu untuk mengurus izin,” bebernya. (*/fai/uno)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers