TARAKAN – Penerapan e-parkir terus disosialisasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Dengan sasaran awal ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tarakan.
Disela kegiatan simulasi yang di halaman kantor Wali Kota Tarakan, Senin (13/1), belasan ASN mendaftar parkir berlangganan. Cukup membayar Rp 100 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 200 ribu untuk roda empat, sudah berlangganan setahun.
Bahkan, Wali Kota Tarakan Khairul berlangganan hingga lima kendaraan, termasuk mobil dinasnya. Orang nomor satu di Bumi Paguntaka itu menyetor Rp 1,1 juta.
“Sebenarnya ASN ini memberi contoh kepada masyarakat kita. Karena memang disinyalir selama ini yang enggak bayar parkir itu justru plat-plat merah,” ujar Khairul, kemarin.
Khairul tidak mempersoalkan apabila ada ASN di lingkungan Pemkot Tarakan yang enggan berlangganan e-parkir. Meski demikian, tetap saja ASN ini akan membayar parkir bahkan dengan tarif lebih besar. Karena pemerintah juga menerapkan parkir tunai.
Khairul mengimbau, masyarakat lebih memilih parkir berlangganan. Karena lebih murah dibandingkan parkir tunai. Dengan akumulasi, untuk roda dua dalam sebulan bisa mencapai Rp 60 ribu, dan setahun mencapai Rp 720 ribu. Jika berlangganan hanya Rp 100 ribu per tahun. Maka masyarakat bebas parkir di 75 titik yang sudah ditentukan Pemkota Tarakan.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Perhubungan Tarakan Arbain, jumlah kendaraan roda dua (R2) di Tarakan mencapai 149 ribu lebih. Sementara roda empat (R4) sebanyak 10 ribu. Dengan jumlah itu, maka ditargetkan hingga 70 persen saja yang membayar. Maka nilai PAD diperkirakan mencapai RP 11 miliar.
“Kita tetapkan target Rp 11,7 (miliar) di bawah. Kalau 100 persen semuanya Rp 16 miliar lebih kita hitung-hitung. Kita ambil 11 itu diatas 60, 70 persen lah,” sebutnya.
Data yang diperoleh Dishub, sebanyak 409 orang, baik masyarakat maupun ASN telah berlangganan e-parkir. Jumlah itu diperkirakannya terus bertambah. (mrs/uno)
