TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Budidaya Kepiting Bakau saat ini disusun Pemerintah Provinsi Kaltara. Karena budidaya kepiting bakau berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun untuk proses penyusunan tersebut, masih menunggu hasil pembahasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Termasuk menunggu teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal itu diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Sanusi.
Menurutnya, bila terealisasi maka menjadi peluang untuk dongkrak PAD Kaltara. Meningat, sumber PAD di Kaltara belum maksimal. Sumber PD di antaranya dari pajak daerah dan retribusi. Konsep dari Rapergub, nantinya tidak mengganggu ekosistem kepiting bakau yang ada di alam.
“Bibitnya diadakan sendiri dan dibudidaya dengan melibatkan para nelayan yang siap mengerjakannya. Kita yakin, tidak mengganggu ekosistem yang ada. Bukan hanya itu, kita yang menambah stok kepiting yang ada dengan melepaskan 10 persen dari hasil budidaya ke alam bebas,” ungkapnya, kemarin (13/1).
Lebih lanjut dia mengatakan, ada peluang yang dapat diperoleh melalui payung hukum tersebut. Selama ini pemanfaatan kepiting bakau masih terbentur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56 tahun 2016, tentang Larang Penangkapan Kepiting.
Dalam Permen-KP itu disebutkan, untuk penjualan dan penangkapan kepiting itu kita dibatasi pada waktu-waktu tertentu. “Jika ada Rapergub, maka tidak ada alasan lagi untuk melarang. Karena kita budidaya sendiri,” jelasnya.
Namun dia harapkan, Rapergub tersebut bisa didukung dan disetujui. Sebab, merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan PAD ke depannya. (*/fai/uno)
