TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara saat ini menyusun sejumlah program untuk merealisasikan APBD 2020 dengan tepat. APBD Kaltara tahun anggaran 2020, sudah ditetapkan pada 30 November 2019 lalu.
“APBD Kaltara sebesar Rp 2,85 ttiliun. Terdiri dari komponen, pendapatan, belanja dan pembiayaan neto,” jelas Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara, di Kedai 99 Jalan Lembasung, Tanjung Selor, Rabu (15/1).
Menurutnya, pendapatan di Kaltara selalu meningkat. Hal itu juga terjadi pada 2019 lalu dengan peningkatan menjadi 26,9 persen. Tahun ini diyakini akan kembali naik. “Ketiga komponen yang saya sebutkan sebelumnya berpengaruh di 2019 lalu. Di tahun ini juga seperti itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltara, Sunardi mengatakan, ada tiga gagasan besar yang akan membawa Kaltara sejajar. Bahkan melebihi provinsi lain yang lebih dulu. “Pertama, Kaltara akan menjadi ketahanan energi, melalui pembangunan PLTA. Karena kita punya potensi yang belum dimaksimalkan, yakni aliran air. Sebagai gambaran, di Kayan I saja ada beberapa, itu berpotensi 16 ribu hingga 18 ribu Megawatt,” jelasnya.
Agar bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, Pemprov Kaltara membuat kebijakan untuk membangun Kawasan Industri Pelabuhuan Internasional (KIPI) yang berlokasi di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. “Nanti ada tiga klaster. Pertama untuk mengelola industri teknologi tinggi, seperti smelter, pengelolaan baja dan lainnya,” ungkapnya.
Kemudian, satu klaster lainnya yang mengelola dari yang dihasilkan oleh Pemprov Kaltara. Klaster ketiga, pihaknya akan menyediakan klaster yang mendorong pengusaha lokal untuk ikut berpartisipasi. “Di KIPI juga ada yang mengelola industri makanan rumahan,” imbuhnya. Realisasi APBD di 2020 dapat memberikan manfaat, terutama pada pembangunan di Kaltara. (*/fai/uno)
