PADA September 2019, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 48,61 ribu jiwa atau 6,49 persen dari total jumlah penduduk. Apabila dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 48,78 ribu jiwa (6,63 persen). Maka jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 0,2 ribu orang atau berkurang 0,14 persen (selengkapnya lihat grafis). Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara tentang tingkat kemiskinan September 2019 Kaltara.
Disebutkan Irianto, hal tersebut cukup menggembirakan karena terbukti keberadaan Provinsi Kaltara lewat sejumlah kebijakannya mampu mengurangi angka kemiskinan. “Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Sebab, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan,” jelas Irianto.
Tercatat, pada periode Maret hingga September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, begitu pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan. Terdata, P1 turun dari 1,157 pada keadaan Maret 2019 menjadi 1,122 pada keadaaan September 2019. Sementara P2 turun dari 0,309 menjadi 0,269 pada periode September 2019.
“Menurut analisas BPS, nilai P1 dan P2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada bulan September 2019, nilai P1 untuk perkotaan hanya 0,772 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,660. Nilai P2 untuk perkotaan hanya 0,167 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,425,” beber Gubernur.
Disamping itu, jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Dijelaskan Irianto, selama Maret hingga September 2019, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,52 persen, yaitu dari Rp 651.416 per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 667.833 per kapita per bulan pada September 2019. “Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2019, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,22 persen,” ungkap Irianto.
Menurunnya angka kemiskinan itu, menurut Gubernur juga dipengaruhi oleh membaiknya iklim investasi. Dimana, investasi yang sudah terealisasi mampu menyerap tenaga kerja lokal yang ada. “Sesuai data DPMPTSP, jumlah tenaga kerja lokal baik di sektor PMDN maupun PMA masih jauh lebih besar ketimbang tenaga kerja asing,” tutup Gubernur. (hm)
