MANAGED BY:
SABTU
22 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Minggu, 19 Januari 2020 21:52
BPPRD Kesulitan Menarik Pajak Alat Berat
MENUNGGU REVISI: Penarikan pajak alat berat diakui cukup sulit dilakukan, karena Pemprov Kaltara juga menunggu revisi Undang-Undang 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Hingga awal 2020, Pemprov Kaltara masih menunggu revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebab sebelum adanya revisi undang-undang tersebut, pemprov masih kesulitan menarik pajak alat berat di Kaltara, karena banyak perusahaan kabur tanpa membayar pajak.

Diungkapkan Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Imam Pratikno, salah satu persoalan yang mengakibatkan sejumlah perusahaan enggan membayar pajak alat berat, karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2017 lalu.

Dalam putusan itu, pajak alat berat menjadi pengecualian dalam penarikan pajak di daerah. MK juga menghapus aturan yang masih menyamakan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor. Meskipun ada keputusan MK yang menyatakan penghapusan pajak alat berat, namun Pemprov Kaltara masih melakukan penarikan pajak.

“MK memberikan tenggang waktu 3 tahun, sejak keputusan itu diterbitkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak tetap dikenakan selama regulasi yang baru belum diterbitkan,” jelasnya.

Bila revisi undang-undang tersebut belum juga diterbitkan, maka jika dihitung sejak MK mengeluarkan keputusan, Pemprov Kaltara masih bisa menarik pajak alat berat hingga Oktober tahun ini.

“Tenggang waktu yang diberikan hingga Oktober 2020 ini, membuat BPPRD harus mengejar target pajak. Terlebih lagi, di tahun 2019 pajak kendaraan bermotor (PKB) belum mencapai 100 persen, dari target Rp 78.720.000.000. penarikan pajak PKB hanya Rp 77.464.579.461 dan masih kurang Rp 1.255.420.584. Salah satu kendalanya, pajak alat berat,” ujarnya.

BPPRD Kaltara masih menunggu regulasi yang baru. Apakah nantinya ada regulasi baru atau memang harus menggunakan keputusan MK. Jika menggunakan keputusan MK, maka tidak bisa lagi menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai acuan penarikan pajak alat berat.

Sejauh ini, masih ada beberapa perusahaan yang menghindari pajak. Meski menunggu, pihaknya berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan menarik pajak alat berat. “Tidak semua perusahaan. Rata-rata perusahaan yang tidak memiliki kantor di Kaltara,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika nantinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, akan berimbas kepada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah. “Kita belum tahu seperti apa nantinya. Jika revisi itu dilakukan dan tidak ada pajak alat berat, maka imbasnya ke PAD kita. Karena, tidak dihitung mobil alat berat,” kata dia. Ia menambahkan, BPPRD Kaltara harus berinovasi untuk meningkatkan PAD jika tidak ada pajak alat berat.

“Kita tidak tahu nanti potensinya di mana. Apakah bisa dijadikan retribusi, itu akan kita carikan solusinya,” tandasnya. (*/fai/udi)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 21 Februari 2020 15:51

Ikut Penjaringan jadi Cawagub

TARAKAN – Sinyal Irwan Sabri maju di Pemilihan Gubernur dan…

Jumat, 21 Februari 2020 15:48

Usul Bantuan ke Kemensos

TARAKAN – Korban kebakaran di Pasar Batu, Kelurahan Sebengkok, Tarakan,…

Jumat, 21 Februari 2020 15:47

10.237 Syarat Dukungan Faridil-Masnur

PASANGAN calon (Paslon) Faridil Murad dan Masnur Anwar yang maju…

Jumat, 21 Februari 2020 15:46

Harga Udang dan Komisi Dipisah

TARAKAN– Terjadinya penurunan harga udang dikeluhkan petani tambak, sejak beberapa…

Jumat, 21 Februari 2020 15:31

Maskapai Penerbangan Bakal Ditambah

TARAKAN - Memiliki nakhoda baru, Kepala Bandara Internasional Juwata Tarakan…

Kamis, 20 Februari 2020 10:03

Gara-Gara Diputusin, Foto Syur Disebar

TARAKAN – Merasa tidak terima karena hubungannya kandas di tengah…

Kamis, 20 Februari 2020 10:00

Jemput Suami, Kontrakan Hangus Terbakar

TANJUNG SELOR – Kebakaran menimpa rumah kontrakan yang berada di…

Kamis, 20 Februari 2020 09:58

Hafid-Makinun Maju Jalur Independen

TANJUNG SELOR – Jadwal penyerahan berkas dukungan bagi bakal calon…

Kamis, 20 Februari 2020 09:55

Pembangunan Kota Baru Mandiri, Lahan Masih jadi Persoalan

PROSES pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) masih ada persoalan, yakni…

Rabu, 19 Februari 2020 12:13

Oknum Pengetap Tendang Personel Satpol PP

TARAKAN– Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tarakan mengamankan pengemudi mobil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers