TARAKAN – Setelah mendapatkan akreditasi bintang tiga, Rumah sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) kini telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tarakan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan telah menjadi BLUD, Wali Kota Tarakan Khairul mengharapkan pegawai RSUKT memahami esensi BLUD.
Yakni bagaimana memperpendek rentang kendali menuju pengelolaan yang profesional dan mandiri. “Harapan kita uang yang ada, yang mereka hasilkan, itu tidak disetor kas daerah. Tapi dicatat, dilaporkan dan itu mereka kelola untuk membiayai kegiatan rumah sakit. Sehingga semakin mandiri dan tidak tergantung dengan pemerintah kota, untuk operasional rumah sakit ini,” harap Khairul.
Dengan demikian, Pemkot Tarakan secara bertahap akan mengurangi anggaran untuk operasional RSUKT. Hanya membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan investasi aset, seperti bangunan dan sebagainya. “Ya kan memang esensi BLUD begitu. Kita hanya mungkin kita membiayai paling SDM pegawai negerinya tetap digaji sama kita,” ungkapnya. Adapun untuk pembelian obat, bahan habis pakai, biaya penggunaan listrik, air, telepon bahkan jika kemunginkinan mengangkat tenaga kontrak, diharapkan bisa dibiayai dari dana yang dihasilkan dari pengelolaan rumah sakit.
Hasil dari pengelolaan rumah sakit itu, sebenarnya merupakan pendapatan asli daerah (PAD). Hanya saja uang yang dihasilkan tidak masu ke kas daerah. Akan tetapi dikembalikan lagi ke kas rumah sakit dan dimanfaatkan langsung oleh RSUKT. Khairul mengakui, sejak diresmikan hingga saat ini, RSUKT masih bergantung pada suplai anggaran dari Pemkot Tarakan. Ia pun optimis apabila RSUKT telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS), berdampak positif pada pendapatan RSUKT dan secara otomatis pula Pemkot Tarakan akan mengurangi anggaran.
“Baru selesai akreditasi pada 6 Januari lalu sebagai dasar nanti untuk kerjasama dengan BPJS. Harapan kita target-target pendapatan bisa tercapai, dengan Rp 12 miliar dari BPJS dan di luar pasien umum,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur RSUKT, Joko Haryanto mengakui selama beroperasi, RSUKT masih dibiayai oleh Pemkot Tarakan. Tahun ini sekitar Rp 20 miliar yang bersumber dari APBD Tarakan dan bantuan pemerintah pusat. Sementara tahun lalu mencapai Rp 12 miliar. Dalam upaya mencapai target yang dibebankan Pemkot Tarakan, Joko mengaku akan secepatnya melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Termasuk berupaya melengkapi pelayanan. Di antaranya memperkuat layanan spesialis. Sementara untuk sarana dan prasarana, pihaknya akan menambah jumlah bed tempat tidur. (mrs/uno)
