TANJUNG SELOR – Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bulungan, belum menemukan penyelesaian. Persoalan yang mendasar berkaitan dengan adanya para pengetap dan pedagang bensin eceran. Tindakan tegas terhadap para pengetap akan dilakukan Polres Bulungan bersama sejumlah intansi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Hasil tersebut berdasarkan rapat yang digelar di Aula Polres Bulungan, kemarin. Rapat yang terlaksana sebagai upaya menindaklanjuti atas keresahan masyarakat, terkait BBM di SPBU. Sebelum dilakukan penindakan, Polres Bulungan akan memulai dengan pembinaan. Apabila hal tersebut diacuhkan oleh para pengetap, maka penindakan akan dilakukan.
“Kita sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah mengenai larangan pengetap, pembatasan pembelian BBM, pembatasan jumlah yang dibeli dan lainnya. Kita akan sosialisasikan kepada masyarakat,” jelas Kapolres Bulungan, AKBP Yudhistira Midyahwan. Kapolres menegaskan, tindakan para pengetap dapat dikenakan Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas).
Pasalnya, bagi pelaku yang mendistribusikan dan pengangkutan BBM secara ilegal. “Tak boleh mendistribusikan sembarangan. Transportasi juga khusus, ada pasal tersendiri,” ungkap Kapolres. Selain itu, Polres Bulungan pun mewarning bagi pemilik SPBU. Pihaknya akan lakukan pengecekan kuota BBM, pendistribusian, pembukuan dan kuitansi. “Jika ada permainan antara pihak SPBU dan oknum lainnya, kita akan selidiki dan ditindak,” tegasnya. Sementara itu, Kabag Ops Polres Bulungan AKP Ridwan mengatakan, melihat kondisi di lapangan, pedagang bensin eceran tidak pernah kehabisan. Tapi malah di SPBU terjadi antrean panjang.
“Kita sudah buat maklumatnya. Pihak SPBU tidak boleh berikan keleluasaan terhadap masyarakat untuk mengisi BBM berulang kali. Maklumat akan kita sosialisasikan ke masyarakat,” terang Ridwan. (*/fai/uno)
