GUBERNUR Kalimantan Utara Irianto Lambrie telah melihat kondisi Pasar Batu pasca kebakaran, saat berkunjung ke lokasi tersebut pada Sabtu (25/1).
Irianto menyatakan dukungan Pemprov Kaltara untuk membantu Pemkot Tarakan untuk pengembangan dan pembangunan Pasar Batu ke depan. Pemprov Kaltara saat ini menunggu rencana Pemkot Tarakan. Karena sesuai aturan, kewenangan sepenuhnya ada pada Khairul selaku Wali Kota Tarakan dan jajarannya.
“Termasuk rencana pengembangan atau pembangunan ke depan, konsolidasi lahan yang terbakar dan pemukiman. Kita menunggu saja apa rencana pemerintah kota, nanti kita akan bantu,” ujar Irianto.
“Karena di pemerintahan kita kan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang menjadi kewenangan masing-masing. Saya sebagai gubernur tidak mau intervensi berlebihan. Tapi kalau diperlukan, saya tadi kan mengajak supaya bergerak cepat, jangan lambat,” sambungnya.
Selain pengembangan Pasar Batu, Irianto juga memberi perhatian terhadap dokumen kependudukan warga korban kebakaran. Diharapkan Pemkot Tarakan memprioritaskan pembuatan dokumen kependudukan mereka.
“Makanya saya langsung menulis surat kepada Wali Kota Tarakan untuk segera melakukan konsolidasi data kependudukan. Terutama di daerah-daerah yang kena musibah kebakaran ini, karena bisa saja dokumen kependudukan mereka hilang, terbakar, diganti yang baru. KTP, kartu keluarga, dan lain-lain,” bebernya.
Menurutnya, jika Pemkot Tarakan menemui kendala, Pemprov Kaltara akan membantu. Namun, terlebih dulu diselesaikan kendala tersebut.
Sekretaris Kota Tarakan, Hamid Amren yang mendampingi kunjungan Gubernur Kaltara, belum mau mengomentari rencana pengembangan Pasar Batu. Menurutnya, Pemkot Tarakan masih fokus pada masa tanggap darurat.
“Itu nanti pasca tanggap darurat. Sekarang kita bicara yang darurat-darurat dulu,” ujar Hamid. Mewakili Pemerintah dan masyarakat Tarakan, Hamid mengapresiasi bantuan Pemprov Kaltara dan seluruh pihak.
Ia berharap dengan bantuan tersebut bisa meringankan beban warga korban kebakaran. “Atas nama Pemkot Tarakan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dari bapak gubernur,” ungkap Hamid.
Data yang diperoleh pihaknya, 12 warga yang korban kebakaran di rujuk ke rumah sakit. Terbanyak di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT). Untuk biaya pengobatannya, warga yang dirujuk ke RSUKT dijamin sepenuhnya oleh Pemkot Tarakan. Karena merupakan rumah sakit milik Pemkot Tarakan. Sementara seorang yang dirujuk ke RSUD Tarakan, menggunakan BPJS Kesehatan.
Di pihak lain, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan, Hamsyah memastikan telah memberikan pelayanan dokumen kependudukan terhadap korban kebakaran.
“RT yang berdampak itu sudah menghubungi kami dan beberapa sudah kami berikan dokumen kependudukannya,” jelas Hamsyah. Menurut dia, pihaknya memfasilitasi semua dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga korban kebakaran. Mulai dari kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan dokumen lainnnya.
Untuk membuat dokumen kependidikan, pihaknya cukup membutuhkan nomor induk kependudukkan (NIK) warga. Khusus pembuatan KTP, Hamsyah mengaku memiliki blanko untuk emergency. (mrs/uno)
