Sarana Pendidikan di Kaltara Dinilai Belum Merata

- Rabu, 29 Januari 2020 | 15:10 WIB
BELUM MERATA: Pembangunan sarana sekolah khususnya yang berada di pedesaan dan pedalaman belum merata.
BELUM MERATA: Pembangunan sarana sekolah khususnya yang berada di pedesaan dan pedalaman belum merata.

TANJUNG SELOR – Sejumlah persoalan pendidikan di Kaltara, seperti pembangunan hingga sumber daya manusia (SDM) pendidik hingga saat ini masih jadi kendala dalam pemerataan pendidikan.

Hal tersebut dikritisi Anggota Fraksi Demokrat, Najamuddin. Dia mengatakan, sekolah-sekolah di pedalaman dan perbatasan, baik negeri maupun swasta menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), hal ini harus menjadi perhatian. Termasuk untuk pengadaan fasilitas ruang belajar, bantuan buku-buku dan alat-alat praktek laboratorium sekolah.

“Pemerintah daerah, harus lakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Untuk melihat secara langsung kebutuhan-kebutuhannya sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam mencerdaskan anak bangsa di pedalaman dan perbatasan,” terangnya.

Untuk peningkatan kualitas dan pengadaan penyelenggaraan pendidikan serta pemerataan pendidikan, ujar dia, agar segera membuka peluang dan mendirikan sekolah tingkat SD-SMA di daerah-daerah, yang belum tersentuh dengan pendidikan. Seperti Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dan di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Induk Lumbis Ogong.

“Secara geografis, akses ke kecamatan ini sangat jauh dan penuh resiko. Jika saja fasilitas pendidikan didirikan, itu akan sangat membantu warga yang ada di sana untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak,” harap Ketua Komisi III DPRD Kaltara tersebut.

Menurutnya, masih banyak anak-anak usia sekolah yang akhirnya tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Karena ketiadaan fasilitas pendidikan dan faktor jarak tempuh yang jauh. Sehingga, setiap keluarga akan mengeluarkan dana yang besar, untuk mengantarkan anak-anak mengenyam pendidikan.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Sanusi mengatakan, akan melihat pertimbangan yang disampaikan DPRD Kaltara mengenai fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Menurutnya, sektor pendidikan tidak ada diskriminasi sama sekali. Semua dengan aturan yang ada dan sudah berjalan.

“Jika memang ini sangat penting, nanti akan kita bahas terlebih dahulu. Masukan itu kita terima dan tampung. Kami akan menelaah persoalan itu. Pastinya akan banyak pertimbangan,” jelasnya. (*/fai/uno)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X