MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 31 Januari 2020 19:46
Harga Tanah di Kaltara Naik Drastis, Warga Sesukanya Tetapkan Harga
MAHAL: Harga jual tanah di Kaltara setiap tahunya terus melonjak harganya.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Harga tanah masih menjadi momok yang mendasar dalam pembangunan di daerah. Tak terkecuali di provinsi termuda di Indonesia ini. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap harga tanah, yang belum sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).  

Bahkan beberapa oknum memainkan harga tanah, sehingga patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Najamuddin mengungkapkan, pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kaltara, harus melakukan pengendalian harga tanah di beberapa zona penting. Seperti pusat-pusat kota yang ada di Kabupaten/Kota di Kaltara, melalui reformulasi atau penyusunan ulang NJOP.

“Misalnya, setiap 3 tahun sekali melakukan evaluasi dan penetapan nilai baru. Sehingga, harga tanah memiliki harga standar,” terangnya. Dengan penentuan NJOP tersebut, ujar dia, dapat mengendalikan harga tanah di beberapa wilayah yang terus melambung tinggi.

Sehingga, setiap penjual tidak lagi dapat menjual dengan sesuka hati. “Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal ini. Apalagi, selama ini harga tanah terus naik tanpa memperhatikan NJOP,” ungkap Politis Partai Demokrat ini.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Setprov Kaltara Sanusi mengatakan, masukan dari DPRD Kaltara terkait harga tanah akan dilakukan evaluasi oleh Pemprov Kaltara. “Evaluasi harga tanah per 3 tahun saran yang bagus. Itu akan kita bahas,” ujarnya.

Sebenarnya untuk harga tanah, kata dia, tidak bisa ditentukan secara langsung oleh provinsi. Hal itu menyangkut dengan persoalan wilayah. Pasalnya, Kaltara belum memiliki wilayah yang jelas. Hal ini juga menjadi salah satu kendala.

“Jika kita tetapkan harga tanah di kabupaten/kota. Maka pihak kabupaten/kota akan mempertanyakan. Karean ini persoalan wilayah,” ungkapnya. Dibutuhkan banyak pertimbangan, untuk mengevaluasi harga tanah. Termasuk menerapkan harga tanah per 3 tahun.

“Kita akan lakukan kajian yang sesuai dengan regulasi yang ada. Apakah Gubernur Kaltara bersama pmerintah provinsi bisa masuk dan punya kewengan, itu akan kita bahas. Yang jelas masukan itu akan kita tampung,” pungkasnya. (*/fai/uno)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 22 Februari 2020 15:44

Satu Paslon Batal Maju Jalur Perseorangan

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara hanya…

Sabtu, 22 Februari 2020 15:42

Tarakan Masih Butuh 1.400 PNS

TARAKAN – Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang diberlakukan…

Sabtu, 22 Februari 2020 15:40

Hindari Razia Kendaraan, Nekat Lawan Arah

TARAKAN– Pengendara sepeda motor anak dibawah umur masih menjadi perhatian,…

Sabtu, 22 Februari 2020 15:38

Kuota Petugas PPS 60 Orang

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan mempersiapkan petugas untuk…

Sabtu, 22 Februari 2020 15:37

Azam Belum Bisa Makan

TANJUNG SELOR – Kondisi Muhammad Azam, balita berusia 25 bulan…

Jumat, 21 Februari 2020 15:51

Ikut Penjaringan jadi Cawagub

TARAKAN – Sinyal Irwan Sabri maju di Pemilihan Gubernur dan…

Jumat, 21 Februari 2020 15:48

Korban Kebakaran Usul Bantuan ke Kemensos

TARAKAN – Korban kebakaran di Pasar Batu, Kelurahan Sebengkok, Tarakan,…

Jumat, 21 Februari 2020 15:47

10.237 Syarat Dukungan Faridil-Masnur

PASANGAN calon (Paslon) Faridil Murad dan Masnur Anwar yang maju…

Jumat, 21 Februari 2020 15:46

Harga Udang dan Komisi Dipisah

TARAKAN– Terjadinya penurunan harga udang dikeluhkan petani tambak, sejak beberapa…

Jumat, 21 Februari 2020 15:31

Target di Bandara Juwata Tarakan, Tambah Maskapai Penerbangan

TARAKAN - Memiliki nakhoda baru, Kepala Bandara Internasional Juwata Tarakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers