MANAGED BY:
SENIN
30 MARET
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 06 Februari 2020 12:21
Jabatan 3 Kepala Dinas Lowong
Sa’auddin Sakim

PROKAL.CO, SELEKSI pejabat tinggi pratama dibuka, untuk menduduki kursi jabatan sebagai kepala dinas tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang lowong.

Jabatan tersebut masing-masing untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

“Baru rencana hari ini (kemarin, Red) diumumkan,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan, Sa’aduddin Sakim, Rabu (5/2).

Kepala BPKAD lowong lantaran Hamid yang sebelum menduduki jabatan tersebut, terpilih menjadi Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan. Sedangkan Dinas Kesehatan dan DPUTR belum terisi sejak ditinggal Muhammad Haidir dan Subono Samsudi.

Namun, khusus DPUTR dan Dinkes, menurut Sa’aduddin, sebenarnya sudah pernah dibuka bersamaan seleksi pejabat tinggi pratama lainnya pada beberapa waktu lalu. Namun, jumlah pelamar pada waktu itu tidak memenuhi persyaratan kuota minimal empat pelamar setiap OPD, sehingga tidak dilanjutkan.

Menurut Sa’aduddin, pendaftaran dibuka minimal 15 hari. Setelah itu dilanjutkan tahapan seleksi, seperti assasement, wawancara, presentasi hingga penulisan makalah.

Untuk bisa dilanjutkan pada tahapan seleksi, beber Sa’auddin, setiap OPD terisi minimal tiga pelamar. Namun harus mendapat rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Terkecuali empat pelamar, baru tanpa rekomendasi.

Sementara itu, dua OPD lainnya, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkot Tarakan tinggal melantik kepala dinasnya.

Namun, karena urusan administrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan kepala dinas kedua pejabat tersebut belum dilaksanakan.

Pemkot Tarakan tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemendagri, terutama untuk kepala Disdukcapil. “Sebenarnya sudah, hanya karena urusan kependudukan ini harus ada SK dari Kemendagri,” tandasnya. (mrs/uno)


BACA JUGA

Senin, 30 Maret 2020 15:21

AS Belum Sempat Buka Warkop

TARAKAN – Seorang pria pengedar narkotika jenis sabu-sabu berinisial AS…

Senin, 30 Maret 2020 15:18

PWI Kaltara: Utamakan Keselamatan Liputan

TARAKAN - Merebaknya wabah Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Ketua…

Senin, 30 Maret 2020 15:13

Bulungan Tak Lockdown

TANJUNG SELOR – Opsi karantina wilayah atau lockdown dilakukan beberapa…

Senin, 30 Maret 2020 15:08

Naikkan Status Covid-19

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tarakan menaikkan status menjadi tanggap darurat bencana…

Senin, 30 Maret 2020 15:02

Terbanyak Warga di Nunukan

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara mencatat sebanyak 23.500…

Senin, 30 Maret 2020 14:53

Karantina Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berencana…

Minggu, 29 Maret 2020 16:45

Penumpang Harus Masuk Bilik Sterilisasi

TANJUNG SELOR – Pengelola Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, makin…

Minggu, 29 Maret 2020 16:42

Dua Pelaku Penyebar Hoaks Tentang Corona Diamankan

TARAKAN – Informasi hoaks yang sempat beredar di masyarakat terkait…

Minggu, 29 Maret 2020 16:33

Pelni Tunggu Instruksi Pemberhentian Berlayar

TARAKAN - Setelah satu orang warga Tarakan dinyatakan positif Covid-19,…

Minggu, 29 Maret 2020 16:31

Hasil Tes Keluarga Pasien Covid-19 Negatif

TARAKAN – Sebanyak 50 petugas medis di Rumah Sakit Umum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers