SELEKSI pejabat tinggi pratama dibuka, untuk menduduki kursi jabatan sebagai kepala dinas tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang lowong.
Jabatan tersebut masing-masing untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Baru rencana hari ini (kemarin, Red) diumumkan,” ujar Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan, Sa’aduddin Sakim, Rabu (5/2).
Kepala BPKAD lowong lantaran Hamid yang sebelum menduduki jabatan tersebut, terpilih menjadi Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan. Sedangkan Dinas Kesehatan dan DPUTR belum terisi sejak ditinggal Muhammad Haidir dan Subono Samsudi.
Namun, khusus DPUTR dan Dinkes, menurut Sa’aduddin, sebenarnya sudah pernah dibuka bersamaan seleksi pejabat tinggi pratama lainnya pada beberapa waktu lalu. Namun, jumlah pelamar pada waktu itu tidak memenuhi persyaratan kuota minimal empat pelamar setiap OPD, sehingga tidak dilanjutkan.
Menurut Sa’aduddin, pendaftaran dibuka minimal 15 hari. Setelah itu dilanjutkan tahapan seleksi, seperti assasement, wawancara, presentasi hingga penulisan makalah.
Untuk bisa dilanjutkan pada tahapan seleksi, beber Sa’auddin, setiap OPD terisi minimal tiga pelamar. Namun harus mendapat rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Terkecuali empat pelamar, baru tanpa rekomendasi.
Sementara itu, dua OPD lainnya, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkot Tarakan tinggal melantik kepala dinasnya.
Namun, karena urusan administrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan kepala dinas kedua pejabat tersebut belum dilaksanakan.
Pemkot Tarakan tinggal menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemendagri, terutama untuk kepala Disdukcapil. “Sebenarnya sudah, hanya karena urusan kependudukan ini harus ada SK dari Kemendagri,” tandasnya. (mrs/uno)
