TANJUNG SELOR – Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tumbuh meyakinkan sepanjang tahun 2019. Secara q-to-q, ekonomi Provinsi Kaltara tahun lalu tumbuh sebesar 6,91 persen. Dibanding tahun 2018, tumbuh 6,05 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 9,98 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintahsebesar 18,15 persen.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi harus menunjukkan pertumbuhan yang inklusif, tidak hanya tinggi secara angka statistik. “Kita menginginkan dan bertekad bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara dalah pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, ekonomi tumbuh tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat juga naik,” tutur Gubernur, Rabu (5/2) siang.
Untuk membuktikan ekonomi Kaltara tumbuh berkualitas atau sehat dan atau inklusif, perlu dilihat beberapa data statistik lain yang saling terkait. Salah satunya presentase penduduk miskin. Catatan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, jumlah penduduk miskin provinsi ini pada September 2019 sebanyak 48,61 ribu jiwa atau 6,49 persen.
Pada Maret 2019 penduduk miskin berjumlah 48,78 ribu atau 6,63 persen. “Berarti jumlah penduduk miskin berkurang 0,2 ribu orang atau menurun 0,14 persen. Kalau ekonomi tumbuh, kemiskinan harus turun. Kalau tidak turun, berarti tidak inklusif. Alhamdulillah, penduduk miskin Kaltara turun,” kata Irianto.
Dari statistik gini ratio (ketimpangan), pada Maret 2019 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio tercatat sebesar 0,295. Angka ini turun sebesar 0,009 poin dibanding gini ratio September 2018 yang sebesar 0,304. “Nilai gini ratio itu 0-1. Kalau dia makin tinggi, makin timpang. Makin ke 0, makin bagus. Terakhir kemarin, kita 0,29 perse. Artinya semua sama-sama terangkat. Yang kaya, bertambah, dan yang miskin mulai naik menjadi kaya,” jelas Gubernur.
Pertumbuhan ekonomi Kaltara juga membaik dibandingkan dengan data statistik tingkat pengangguran. Catatan Agustus 2019, penduduk Kaltara yang bekerja mencapai 333.777 orang, bertambah sebanyak 10.377 orang dibanding Agustus 2018 sebanyak 323.400 orang. Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kaltara pada Agustus 2019 mencapai 4,40 persen atau sebanyak 15.380 orang. Artinya, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2018 yang sebesar 5,22 persen atau 17.797 orang.
Pertumbuhan ekonomi yang baik itu, ternyata juga sejalan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran pada 2019. Utamanya, dari sisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dari laporan kepala Kanwil DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Kaltara, dari pagu APBN 2019 Rp 5,446 triliun, realisasi belanjanya mencapai Rp 4,625 triliun atau sekitar 84,92 persen (hingga 31 Desember 2019),” ungkap Gubernur saat memimpin rapat staf di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, kemarin siang.
Pun demikian, Irianto juga tetap menaruh atensi kepada pemanfaatan APBN yang diterima sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun lalu. “Ada beberapa OPD yang mendapatkan DAK, namun realisasinya rendah. Ini patut menjadi perhatian untuk 2020, sebab apabila DAK tak terealisasikan maksimal maka akan sia-sialah anggaran dan perjuangan untuk memperolehnya. Dan, uang itu akan kembali ke kas negara,” ulas Irianto.
Adapun pagu APBN 2020 untuk Kaltara, per jenis belanjanya yakni, Dana Desa Rp 487,45 miliar, belanja pegawai Rp 762,42 miliar, belanja barang Rp 1,157 triliun, belanja modal Rp 1,808 triliun, belanja bantuan sosial Rp 1,12 miliar, DAK fisik Rp 747,14 miliar, dan DAK non fisik Rp 166,16 miliar. (humas)
