TANJUNG SELOR – Sebanyak 8 lapangan terbang (Lapter) di Kaltara belum ada yang terverifikasi. Padahal sebelumnya, 8 lapter itu telah diajukan ke pemerintah pusat melalui Otoritas Bandara (Otban) VII Balikpapan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkeretaapian, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Andi Nasuha.
Ia mengatakan, kondisi 8 lapter yang ada masih jauh dari kata layak. Landasan yang masih berumput dan bertanah, perlu dilakukan peningkatan. Untuk 1 lapter saja, dibutuhkan dana Rp 7 miliar agar dapat dikembangkan dan menjadi layak. “Kalau dikalikan 8, jumlahnya cukup besar. Dan kalau dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), pasti terbebani. Maka dari itu kami upayakan agar mendapatkan bantuan dari pusat,” kata dia.
Jadi, belum ada satupun lapter yang terverifikasi. Ini, masih menjadi beban pemerintah kabupaten dan provinsi. Kondisi di lapangan, ada lapter yang berada di antara sungai. Lapter tersebut, berada di Long Alango. “Lebih ekstrem lagi, lapangan terbang itu ujung ke ujung sungai. Jika salah perhitungan, pesawat bisa masuk sungai. Kita mau pindahkan, namun terbentur persoalan wilayah. Karena berdekatan dengan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM),” ungkapnya.
Selain itu, ada persoalan yang menjadi pertanyaan pemerintah daerah. Yakni Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada lapter. “Saya juga kurang tahu seperti apa yang kita bayar. Karena satu rupiah yang kita bayar, harus dianggarkan dan di pertanggungjawabkan. Ini yang juga masih kita bahas,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk memenuhi standar lapter, pihaknya harus menyiapkan sejumlah kelengkapan. Item yang masih perlu dipenuhi di antaranya alat pemadam api ringan (Apar), marka lapter, pengawas dan petunjuk arah angin, serta masih ada beberapa lagi. Termasuk, perawatan lapter juga membutuhkan biaya.
“Saat ini paling utama adalah petugas untuk ditempatkan. Sebelumnya sudah ada, namun masalah anggaran akhirnya tidak ada lagi yang ditempatkan,” sebut dia.
Dishub Kaltara juga telah melakukan pertemuan dengan Otban VII Balikpapan. Dari hasil pertemuan itu, pemerintah daerah diminta membuat buku panduan yang nantinya digunakan oleh petugas lapter. “Sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Ini yang masih kita tunggu dari Otban. Lapter kita, rata-rata rumput dan dari sisi keamanan perlu ditingkatkan,” ujarnya. (*/fai/udi)
