TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih berupaya untuk membebaskan lahan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, yang belum diselesaikan.
Baik yang berada di dalam maupun sekitar area bandara. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Kaltara bersama pihak Bandara Tanjung Harapan, sudah mulai membuat dokumen perencanaan pembebasan lahan bandara. Termasuk menyusun perencanaan penunjukan lokasi (Penlok) untuk lahan yang berada di dalam bandara.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkereta Apian, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Andi Nasuha. Dia mengatakan, saat ini masih fokus terhadap lahan di area dalam pagar bandara. “Saya dapat kabar, ada bantuan untuk membebaskan lahan yang berada di luar dan dalam pagar bandara,” jelas Andi. Total luas lahan yang harus dibebaskan Pemprov Kaltara masih ada sekitar 30 hektare yang merupakan lahan masyarakat.
"Dari jumlah itu, 7 hektare di antaranya masuk dalam pagar bandara. “Bertahap bisa kita selesaikan. Lagian anggaran yang dibutuhkan juga besar,” ujarnya. Untuk pembebasan lahan Bandara Tanjung Harapan dana bersumber dari APBN sebesar Rp 51 miliar, yang dianggarkan tahun ini.
Selanjutnya, akan dilaksanakan sebanyak 4 tahapan dalam pembebasan lahan tersebut. “Jika dihitung, untuk pembebasan lahan bisa memakan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Mudah-mudahan pihak bandara dan Pemprov Kaltara bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga tahun depan bisa dilaksanakan lagi untuk di luar pagar bandara,” bebernya. Sama halnya di Bandara Juwata Tarakan, saat ini juga masih dilakukan proses pembebasan lahan.
Pasalnya, masih ada aset masyarakat di lahan bandara tersebut. “Jika dibiarkan, kasihan juga masyarakat. Kita pelan-pelan selesaikan. Tahun depan bisa kita bayar semuanya,” tutur Andi. (*/fai/uno)
