TARAKAN – Penatakelolaan keuangan yang tepat guna dan tepat manfaat, mengawali perkembangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini juga melecut pertumbuhan ekonomi di Kaltara yang terus membaik hingga saat ini. Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat memberikan paparan pada rangkaian pengukuhan Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara Yufrizal oleh Gubernur BI Perry Warjiyo di ruang pertemuan gedung kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltara, Jumat (14/2) sore.
Penatakelolaan keuangan di Kaltara, dalam implementasinya diwujudkan lewat program kegiatan yang berbasis manfaat dan hasil. Ini juga ditopang dengan kecermatan dan pengawasan yang ketat sehingga penggunaan anggaran daerah tidak menyalahi aturan yang berlaku. “Ini dapat dilihat dari capaian Opini WTP atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014. Teranyar, Kaltara juga berhasil meraih LHE SAKIP 2019 BB. Selanjutnya, pengelolaan anggaran diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang bermanfaat. Seperti penyediaan SOA untuk barang dan penumpang, pemberian insentif guru, bantuan rehab rumah bagi warga kurang mampu, pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kaltara di Jakarta (senilai Rp 69 miliar), dan lainnya,” papar Gubernur.
Dengan metode yang sama, Irianto menargetkan peningkatan kapasitas fiskalnya kedepan. Ini mengingat, kapasitas fiskal Kaltara selama ini terhitung masih rendah. “Untuk meningkatkan kapasitas fiskal, yang akan dilecut adalah peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Memang PAD Kaltara selama ini, terus meningkat. Dan, di tahun-tahun mendatang akan lebih ditingkatkan sehingga kapasitas fiskal Kaltara berada pada posisi yang lebih baik lagi,” tutur Irianto.
Untuk mencapainya, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Di antaranya, validitas data penduduk dan inflasi. Dijelaskan Gubernur, jumlah penduduk di Kaltara menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekitar 600 ribu jiwa. Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, sekitar 700 ribu jiwa. “Perbedaan data inilah yang harus dikoordinasikan. Sepanjang pengetahuan saya, data penduduk Kemendagri, dirilis sesuai dengan data penduduk pemegang e-KTP. Sementara, BPS mempunyai metode sensus,” ungkap Gubernur.
Pertumbuhan penduduk Kaltara yang melejit juga menjadi permasalahan. Hal ini turut memicu terjadinya inflasi. “Dalam kondisi ini, tentunya banyak permasalahan perekonomian yang terjadi. Salah satunya, tekanan inflasi. Dimana, sektor utama yang menyebabkan inflasi di Kaltara, adalah sektor transportasi dan telekomunikasi. Namun, dengan kondisi dibawah tekanan inflasi yang begitu tinggi, Pemprov Kaltara bersama TPID yang ada berhasil menekan inflasi,” ulas Irianto.
Gubernur juga ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltara hingga sama atau diatas rata-rata IPM nasional. Hal lain yang patut dipertahankan, adalah pelaksanaan demokrasi. “IDI Kaltara juga selalu membaik. Kaltara juga selalu memperoleh IDI pada urutan 5 besar. Ini menggambarkan kebebasan masyarakat berpendapat, berkumpul, bersuara tidak dihalangi. Bahkan, kerjasama Pemprov Kaltara dengan media cukup baik. Lantaran, sebagian besar media mainstream yang ada di Kaltara, mendapat ruang yang cukup untuk memperoleh informasi dari pemerintah. Termasuk, dalam hal kerukunan beragama, Kaltara juga cukup baik. Ini dibuktikan dengan diraihnya Harmoni Award dari Kementerian Agama RI,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa BI secara penuh mendukung perkembangan Provinsi Kaltara. Salah satunya dengan melakukan penentuan pemimpin perwakilan BI Kaltara yang terbaik juga membangun gedung kantor yang bagus. “Hal tersebut mampu dilakukan oleh Pak Hendik Sudaryanto yang mengedepankan pengembangan UMKM dan peredaran uang Rupiah di Kaltara, dan akan terus dilanjutkan dengan pemimpin yang baru. Upaya ini juga merupakan wujud dukungan BI dalam memenuhi amanat Presiden Joko Widodo terkait perkembangan UMKM di Indonesia,” ucapnya.
Perry juga memuji keberhasilan Irianto Lambrie dalam memajukan Kaltara. “Gubernur Irianto sebagai pemimpin mampu memberikan capaian yang membanggakan meski terlahir sebagai provinsi baru. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, BI menopang perkembangan tersebut dengan mendukung pertumbuhan UMKM, peningkatan peredaran Rupiah di perbatasan dan lainnya. Saya sepakat, capaian Kaltara memang lebih baik daripada provinsi lainnya,” urainya.
Sedangkan kepada KPw BI Kaltara yang baru, Perry menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendukung perkembangan Kaltara kedepan. Pertama, stabilitas harga dan inflasi. Kedua, BI Kaltara menjadi advisor bagi kepala daerah bagi gubernur, bupati/walikota untuk memajukan Provinsi Kaltara. Dalam hal ini, BI akan mendukung pengembangan investasi di Kaltara, khususnya pengembangan industri smelter.
Ketiga, mendukung pengembangan sektor pariwisata, perikanan, pertanian dan UMKM. BI akan mendukung hal tersebut, lewat berbagai program pengembangan UMKM yang ada. Keempat, melaksanakan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dan, kelima mendukung kegiatan perbankan dan pemerintah untuk menegakkan Rupiah di Indonesia, khususnya Kaltara.
Usai pengukuhan, Gubernur juga menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kaltara periode 2020-2023 oleh Ketua Umum Pengurus ISEI Pusat sekaligus Gubernur BI Perry Warjiyo. Didalam kepengurusan ISEI Cabang Kaltara, Gubernur Kaltara bertindak selaku Ketua Dewan Penasehat.(humas)
