TANJUNG SELOR - Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 di Kaltara, tengah disusun Pemprov Kaltara. Untuk itu, DPRD Kaltara mengharapkan, penyusunan RKPD harus menampung poin-poin penting. Khususnya persoalan yang ada di wilayah perbatasan.
Ketua Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Syarwani mengungkapkan, ada hal-hal yang menjadi landasan dalam menyusun RKPD 2021. Untuk mewujudkan pembangunan di Kaltara, ada konsekuensi yang menjadi kendala. Tetapi, hal itu masih dapat diminimalisasi.
"Ada skala prioritas yang harus dilakukan Pemprov Kaltara. Kami apresiasi apa yang dilakukan Pemprov Kaltara," ungkapnya, Senin (17/2).
Ia mengatakan, harus ada solusi dari usulan program yang masuk dalam RKPD Kaltara 2021. “Kita pastikan 2021 nanti, RKPD-nya sesuai dan bisa mandiri dari segala aspek. Serta bagaimana Kaltara aman dan damai. Kami minta dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata dia.
Salah satu yang menjadi prioritas dari usulan untuk RKPD ialah isu perbatasan. Di mana, perlu ditingkatkan keamanan di wilayah perbatasan. "Isu perbatasan rawan dan banyak dampak jika aspek keamanan tidak mampu kita pastikan. Menjaga kedaulatan di Indonesia khususnya di Kaltara, pengamanan perbatasan harus dilakukan," sebut dia.
Lanjut dia, wilayah perbatasan juga rentan terhadap narkoba, penjualan orang dan lainnya. Hal itu juga harus dipikirkan. "Khususnya di Sebatik. Ini juga menyangkut ketersediaan aparat di sana untuk memastikan keadaan aman dan damai," ujarnya.
Di sisi lain, pintu masuk yang ilegal juga banyak ditemui di wilayah perbatasan. Begitu juga di Krayan, yang juga wilayah perbatasan sangat perlu perhatian.
"Ini berbicara keamanan. Dan memang harus lebih ditingkatkan lagi pembangunan di perbatasan," sebut dia. (adv/*/fai/udi)
