TANJUNG SELOR - Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara menargetkan pendataan sensus penduduk secara online di Kaltara mencapai 15 persen dari jumlah penduduk. Dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian angket masih kurang.
Dikatakan Kepala BPS Kaltara Eko Marsoro, yang di data dalam sensus penduduk merupakan seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA)yang tinggal di Indonesia. Termasuk anggota diplomatik dan keluarganya yang ada di luar negeri. Penduduk Indonesia yang berada di luar negeri dan bukan anggota diplomatik, posisinya sama dengan WNA yang tinggal di Indonesia.
“Artinya tidak di data oleh negaranya, jika berada di luar negeri. Itu merupakan konsep sensus penduduk di dunia,” terang dia, kemarin.
Lanjut dia, pada tahun 2021 mendatang, akan dilakukan sensus untuk mendalami kebutuhan dan karakteristik penduduk. Dari sensus tersebut, akan memperoleh data lengkap. “Efektifitas dalam target, kita lakukan sosialisasi. Februari ini, kami koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk melakukan sosialisasi, sekaligus pendampingan dalam mengisi secara online,” bebernya.
Pendampingan akan terus dilakukan, bukan hanya di lingkungan ASN melainkan komunitas tertentu lainnya. Termasuk permukiman terpilih, karena aksesbilitas jaringan tidak ada masalah. “Kami sadar sistem online tidak menjangkau 100 persen,” ucapnya.
Setelah dilakukan sensus, hasilnya langsung diserahkan ke Ditjend Adminduk untuk disampaikan ke Disdukcapil se-Indonesia. “Akan ada kebijakan dari sisi administrasi kependudukan dan data itu jadi satu,” imbuhnya.
Agar data tetap sama, masyarakat harus mendukung. Salah satunya dengan disiplin melaporkan mutasi kependudukannya. “Kita tidak akan punya data terbaru jika tidak ada sumber data. Sumber datanya yakni penduduk,” tuturnya.
Alasan sensus diadakan 10 tahun sekali, karena anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Secara nasional anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 4 triliun. Sementara untuk Kaltara, yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar.
“Di Kaltara kendala utama yakni faktor geografis dan banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang sulit dijangkau,” kata dia. Untuk mengatasi kendala itu, BPS berkoordinasi dengan pejabat setempat mulai dari bupati hingga RT. (*/fai/uno)
