TANJUNG SELOR – Warga transmigrasi merupakan pendatang di Kalimantan Utara. Namun, DPRD Kaltara meminta agar pemerintah daerah bisa memperhatikan persoalan pada warga transmigrasi tersebut.
Ribuan Kepala Keluarga (KK) yang menempati 13 lokasi transmigrasi di Kaltara tentu memiliki persoalan yang melibatkan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengungkapkan, program transmigrasi di Kaltara khususnya Kabupaten Bulungan merupakan salah satu tujuan transmigrasi dari Pulau Jawa dan beberapa daerah lain di Indonesia sebagai program nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga harus terlibat dalam persoalan yang dialami masyarakat transmigrasi.
“Kami dari dewan hanya mendorong agar warga transmigrasi bisa dibantu,” ujarnya, Senin (24/2). Menurutnya, persoalan yang dimaksud seperti infrastruktur pendukung berupa jalan. Sebab, masih banyak wilayah transmigrasi yang infrastruktur jalannya kurang diperhatikan.
“Perhatian untuk warga transmigrasi sangat penting. Sehingga bisa memperbaiki taraf hidup para warga transmigrasi,” ungkapnya. Selain infrastruktur jalan, warga transmigrasi harus mendapatkan permukiman yang layak. Sebab, ia menilai selama ini warga transmigrasi kurang mendapatkan perhatian terlebih lagi soal permukiman yang layak. “Paling tidak, transmigrasi ini bisa sejajar atau setara dengan yang pemukiman lainnya di daerah tersebut,” terangnya.
Selain itu, agar wilayah transmigrasi juga bisa menjadi sebuah desa mandiri. “Jika sudah waktunya layak untuk jadi desa mandiri, harus segera diproses jadi desa mandiri. Karena transmigrasi ini juga memiliki peran dalam pembangunan di Kaltara,” pungkasnya. (adv/fai/uno)
