TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Karel Sompoton telah menampung sejumlah aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan. Di mana daerah tersebut merupakan lokasi kegiatan reses Karel.
Hal yang disampaikan masyarakat di Lumbis Pasiangan, di antaranya adanya toko satu harga di daerah perbatasan, persoalan penggunaan mata uang dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak lagi diterima masyarakat. Bahkan, untuk pembagian PKH dinilai tidak jelas. Beberapa warga ada yang hanya menerima Rp 200 ribu-Rp 300 ribu saja.
“Bahkan ada warga yang tidak mendapatkan PKH, padahal sebelum-sebelumnya menerima. Tidak ada informasi dan sosialisasi, mengapa hal itu terjadi,” ucap Karel, kemarin (24/2).
Selain itu, ujar dia, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Padahal, wajib bagi Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan BPJS Kesehatan tersebut.
“Saya minta kepala desa agar didaftarkan ke BPJS Kesehatan yang gratis dan itu harus diajukan. Apalagi mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah di daerah seakan-akan disuruh untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan mandiri. Padahal, ekonomi masyarakat juga sulit di daerah tersebut. Apalagi, pemerintah pusat juga sudah melemparkan isu mengenai pembayaran atas BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu.
“Kaya atau miskin, berhak mendapatkan BPJS Kesehatan dan itu hak kita. Ini juga kurang diperhatikan,” imbuhnya. Termasuk persoalan kartu pintar, Karel juga menegaskan, harus ada penjelasan mengenai hal itu.
Banyak anak-anak yang memiliki kartu pintar, tapi uang tidak didapatkan. Bahkan data dan umur berbeda. Hal itu harus ditindaklanjuti Pemprov Kaltara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara. “Harus dicarikan solusi. Jangan sampai mereka kesulitan untuk mendapatkan biaya pemerintah. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan anggaran, namun tidak disambut baik oleh pemerintah daerah. Itu yang harus diperjelas,” tuturnya.
“Sayang sekali jika administrasinya tidak diperbaiki. Kami minta instansi terkait seperti Dewan Pendidikan dan Disdikbud bisa menindaklanjutinya,” tambahnya. Dengan adanya reses yang dilakukan DPRD Kaltara, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah agar biss bekerja dengan baik. (adv/fai)
