TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan mengeluarkan surat perihal larangan menjual buku dan pungutan di lingkungan sekolah. Surat tersebut diterbitkan pada 5 Februari 2020 untuk kepala SD dan SMP.
Surat tersebut terbit karena banyak protes orang tua siswa. Perihal anaknya dibebankan membeli buku lembar kerja siswa (LKS) di sekolah yang harganya cukup mahal.
“Banyak orang tua siswa protes, banyak pembelian buku LKS yang harganya cukup mahal. Ada yang sampai Rp 300 ribu dan Rp 400 ribu,” terang Tajuddin Tuwo, Kepala Disdikbud Tarakan.
Tajuddin menegaskan tidak boleh ada pembelian buku di sekolah. Karena sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) yang peruntukkannya, di antaranya untuk pembelian buku, dan lain-lain.
Adapun penyediaan LKS, menurut Tajuddin, guru bisa menyiapkannya yang kemudian di fotocopy oleh siswa. Harganya akan lebih murah.
Selain menyoroti terkait penjualan buku, Disdikbud Tarakan juga menyinggung pengelolaan dana komite sekolah. Disdikbud melarang kepala sekolah ikut mengelola dana pungutan dari komite sekolah.
Karena, informasi yang diperolehnya, ada beberapa satuan pendidikan yang kepala sekolahnya ikut mengelola pungutan dana tersebut.
Menurut Tajuddin, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan juga masyarakat untuk terlibat di dalam pengembangan sekolah atau sumber daya manusia (SDM).
Hanya saja yang digarisbawahi oleh Tajuddin, jangan dilaksanakan oleh sekolah, tapi murni oleh komite sekolah. “Misalnya mau pengadaan AC. Karena ruang gurunya tidak ada AC, boleh saja komite sekolah membelikan AC,” ungkap Tajuddin.
Surat tersebut, sesuai yang tertera dalam isinya, juga untuk menindaklanjuti temuan tim pemeriksa Inspektorat Kota Tarakan yang melakukan pemeriksaan terkait kinerja lingkungan Disdikbud Tarakan tahun anggaran 2019 dari ABPD maupun APBN.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Inspektorat Tarakan, Abdul Azis Hasan membenarkan. “Ketika auditor kami melakukan pemeriksaan. Informasinya ada sekolah yang sebenarnya niatnya bagus. Jadi ada guru atau sekolah yang memfasilitasi anak-anak untuk membeli buku pelajaran,” ujarnya, Selasa (25/2).
Cara-cara seperti itu dinilai Abdul Azis, rawan terjerat hukum. Ketika masyarakatnya salah mengerti, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, baik polres maupun kejaksaan.
“Supaya murid-murid tidak dirugikan, guru juga tidak dirugikan, ya sudah hindari saja. Kita lebih baik mencegah,” pesannya. (mrs/uno)
