TANJUNG SELOR – Pengawasan dan Pemantauan terhadap penularan virus corona atau Covid-19 terus dilakukan seluruh pihak. Hingga Rabu (18/3) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara mendata ada 895 orang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Kepala Dinkes Kaltara, Usman mengungkapkan, dari jumlah tersebut terbanyak di Kabupaten Nunukan, yakni 833 orang. Sementara untuk Malinau dan Tana Tidung masing-masing satu orang, serta Tarakan ada 10 orang. “Sementara untuk Bulungan belum ada,” ucapnya.
Ada beberapa indikator yang menjadi acuan untuk menentukan orang terjangkit Covid-19 atau tidak. Diantaranya, mengalami demam dengan suhu badan diatas 38 derajat celcius, batuk kering disertai pilek. Serta memiliki riwayat pernah bepergian ke daerah terdampak corona sebelumnya.
Apabila ada gejala, namun tidak pernah ke daerah terjangkit, maka yang bersangkutan demam biasa, tetap masuk dalam ODP. “Kalau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) itu sudah ada ispa. Mulai ringan sampai berat. Jadi ada gangguan nafas dan ada demam disertai batuk,” ungkapnya.
Jika ODP, disarankan untuk isolasi secara mandiri, dengan batas waktu 14 hari. Kemudian ada komunikasi risiko. Misalnya harus berdiam diri, menghindari keramaian. Jika ada gejala segera ke fasilitas kesehatan. Untuk PDP ini, sudah menjadi pasien.
Jika positif harus dilakukan perawatan. Memang lebih banyak gejala yang dikeluhkan. Jika negatif, tidak menjadi ODP kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid meminta adanya pencegahan terhadap transportasi, baik darat, udara dan laut.
“Langkah selanjutnya akan ditindaklanjuti. Selama ini kita mengadakan penyemprotan saja. Apalagi kita sudah membentuk gugus tugas, jadi semua terlibat,” terangnya.
Di lain pihak, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Santiaji mengungkpakan, menunggu laporan dari masing-masing kabupaten/kota. Meskipun hingga saat ini, Kaltara belum meningkatkan status. Sebab, belum ada laporan ada warga Kaltara yang sudah positif Covid-19.
“Masing-masing gugus tugas harus bertanggungjawab. Koordinasi perlu dilakukan, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat berkaitan dengan kebijakan yang harus dilakukan. Termasuk penetapan status,” tuturnya. (fai/uno)
