TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sejak lama merencanakan pembangunan pelabuhan feri dan speedboat di Pulau Bunyu. Untuk kelancaran aksesibilitas pulau dalam wilayah administratif Kabupaten Bulungan itu.
Hanya saja dalam perjalanannya, rencana tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satunya, sebut Kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan Majid adalah lahan pembangunannya.
Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara sejatinya telah mengajukan usul kepada PT Pertamina (Persero) agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu turut memfasilitasi penyediaan lahan pembangunan pelabuhan. Setelah dikomunikasikan intensif, PT Pertamina sepakat untuk meminjamkanpakaikan lahan dalam penguasaannya untuk dibangun pelabuhan oleh Pemprov Kaltara.
Namun, lokasi yang telah disepakati tadi justru menjadi lokasi pembangunan jaringan pipa gas Pertamina. Kata Taupan, Pemprov Kaltara telah mengkomunikasikan kembali kendala tersebut kepada PT Pertamina (Persero) bersama SKK Migas agar jalur pipa bisa dipindahkan dari rencana lokasi yang sudah disepakati awal.
"Hasil komunikasi kita agar lokasi pembangunan jaringan pipa direvisi. Jarak pipa gas dengan lokasi pelabuhan kurang lebih 500 meter. Sekarang ini mereka melakukan kajian untuk merevisi lokasi itu," tutur Taupan, Ahad (22/3).
Anggaran pembangunan pelabuhan feri dan speedboat itu sejatinya sudah siap dikucurkan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 100 miliar, andai lokasi pembangunan telah benar-benar siap. Untuk itu, tambah Taupan, diharapkan penyediaan lahan pembangunan pelabuhan tuntas tahun ini.
"Supaya tahun depan anggaran itu terkucur dan pembangunan fisik bisa dimulai. Kuncinya, kita harapkan kajian PT Pertamina itu segera tuntas dan ada alternatif jalur pipa lainnya," ujarnya.
Kata Taupan, pembangunan pelabuhan feri dan speedboat di Pulau Bunyu sudah menjadi Proyek Strategis Nasional dan telah direncanakan oleh pemerintah. (*/fai/mua)
