TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan upaya antisipasi dini, terkait penanganan wabah Covid-19. Tak sekadar fokus pada penyembuhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Namun, dari sisi perekonomian di Kaltara jadi perhatian.
Beberapa kemungkinan terburuk akan dihadapi Kaltara. Realokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kaltara dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai salah satu langkah yang disikapi Pemprov Kaltara. Demikian diungkapkan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie yang ditemui usai video conference (Vicon) dengan Presiden RI Joko Widodo.
“Kita proses cepat realokasi anggaran. Saat ini tercatat Rp 30 miliar lebih, baik APBD maupun DAK yang sudah direalokasi. Bahkan kita juga susun Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA). Termasuk penanganan dampak ekonomi dan sosial jika wabah semakin parah,” terangnya, kemarin (24/3).
Jika wilayah perbatasan ditutup, maka pemprov sudah menyiapkan langkah antisipasi, khususnya barang di perbatasan. Dengan mengupayakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang dialihkan ke SOA barang. “Pengadaan sembako kita lakukan dan akan jual dengan harga subsidi. Saya sudah minta dinas terkait, untuk menindaklanjutinya,” bebernya.
Bahkan, Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan, apabila terjadi dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Maka Kaltara menjadi daerah terdampak ekonomi yang tinggi, dengan 36 persen. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat menurun.
“Di Kaltara, masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan merupakan pendatang dengan mobilitas yang tinggi. Makanya kita siapkan solusi yang tepat,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah Malaysia. Agar menunda proses deportasi di wilayah perbatasan. “Ada 171 orang positif corona di Sabah dan itu jadi kekhawatiran kita. Dari laporan terbaru, sejak 11 Maret lalu, Kaltara menerima TKI sebanyak 645 orang,” tuturnya. (fai/uno)
