TANJUNG SELOR – Jalur masuk dari negara tetangga, Malaysia perlu mendapat pengawasan. Masuknya deportan ke wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) bukan hanya melalui jalur resmi saja, khususnya di Kabupaten Nunukan.
Nunukan pun ditetapkan sebagai pintu masuk pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi ke Kaltara. Dikatakan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, penetapan itu sudah dilakukan dan berkoordinasi dengan Pemkab Nunukan.
Masih banyak pintu masuk tidak resmi yang luput dari pengawasan. Seperti di Sebatik, Sei Menggaris dan Krayan di Nunukan hingga Long Nawang di Kabupaten Malinau. “Kita pantau semua. Apalagi, di Long Nawang ini sulit dikontrol. Selain pintu masuk resmi deportan di Pelabuhan Tunon Taka, kita juga perketat di pintu masuk lainnya,” terang Irianto, kemarin (31/3).
Sejak 11 Maret lalu, Malaysia tidak lagi mendeportasi TKI ke Indonesia, khususnya ke Kaltara. Gubernur mengharapkan, proses deportasi tidak dilakukan hingga pandemi Covid-19 berakhir.
“Sebelumnya, ada 400 TKI yang dideportasi ke Kaltara dan sudah ditampung selama 14 hari. Kita bersyukur kondisi mereka stabil dan sudah kita pulangkan,” tutur Irianto.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun mengusulkan tempat karantina bagi TKI yang dideportasi. Meski sampai saat ini, belum ada deportasi yang dilakukan oleh pihak Malaysia. “Untuk karantina ini, kita usulkan ke Kemenkes, baik kebutuhan medis, logistik dan fasilitas lainnya,” ujar Irianto.
Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan memproses dan menyusun yang dibutuhkan, untuk diajukan ke Kemenkes. “Kita lakukan antisipasi dan persiapan. Ketika Malaysia lakukan deportasi, kita sudah siap menampung TKI di lokasi karantina dengan fasilitas penunjang yang lengkap. Termasuk peralatan medis dan logistik yang memadai,” pungkasnya. (fai/uno)
