MANAGED BY:
SABTU
30 MEI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Jumat, 03 April 2020 16:42
Gubernur Khawatir TKI Pulang Lewat Jalur Tikus

Sulit Dipantau dan Diterapkan Pemeriksaan Keterpaparan Covid-19

RAPAT JARAK JAUH: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti Rakor Tingkat Menteri secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, Kamis (2/4) siang.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengaku sangat mengkhawatirkan potensi masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal melalui ratusan jalur tikus di perbatasan Kaltara-Sabah, Malaysia. Ini menyusul dampak kebijakan deportasi PMI/TKI atau kepulangan lainnya WNI dari Malaysia yang kini sudah menerapkan kebijakan Movement Controll Order (MCO) guna membatasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Hal itu merupakan salah satu hal yang dilaporkan Gubernur saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri dengan topik penerimaan PMI dari Malaysia dan Anak Buah Kapal (ABK) secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di ruang pertemuan lantai 1 gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (2/4) siang.

“Yang paling kami khawatirkan, adalah PMI atau TKI yang pulang lewat jalur tikus. Lantaran, sulit melacaknya juga mengetahui kondisi kesehatannya, apakah terpapar atau tidak. Dari itu, setelah MCO di Malaysia diterapkan, saya menyurati Ketua Menteri Sabah untuk menangguhkan sementara waktu pemulangan atau deportasi PMI atau TKI dari Sabah, Malaysia,” kata Gubernur.

Permasalahan lainnya, MCO di Malaysia dikabarkan akan berakhir pada 14 April 2020. Diprediksi, tingkat kepulangan WNI, baik PMI atau TKI serta WNI dalam status lainnya dari Malaysia bakal lebih tinggi. “Di Sabah, kalau tidak salah ada sekitar ratusan ribu WNI disana. Nah, bagaimana nanti setelah 14 April? Ini juga patut mendapatkan perhatian Pemerintah Indonesia, karena kita belum tahu langkah yang akan dilakukan Pemerintah Malaysia selanjutnya. Apakah melanjutkan MCO atau relaksasi dulu,” ungkap Irianto.

Langkah antisipatif sendiri sudah dilakukan Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Sebab, pintu masuk pemulangan WNI dari Malaysia melalui Kaltara, adalah Nunukan. “Pemprov dan Pemkab Nunukan dalam pekan ini akan bertemu intensif, baik secara langsung, rapat jarak jauh, melalui telepon, WhatsApp dan lainnya untuk membahas masalah ini,” jelas Gubernur.

USULKAN KARANTINA KHUSUS

Pada kesempatan itu, Irianto juga mengusulkan dibangunnya instalasi khusus karantina WNI yang pulang atau dipulangkan dari Malaysia. Usulan itu, telah ditampung Menko PMK untuk diusulkan kepada Presiden dan kementerian terkait. “Mengingat riskannya WNI baik PMI atau TKI yang datang dari Malaysia ini untuk terpapar Covid-19, maka saya mengusulkan dibangunnya tempat karantina khusus di Nunukan. Fasilitas ini perlu dilengkapi dengan peralatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Termasuk instalasi khusus isolasi PMI yang positif Covid-19,” urai Gubernur.

Keberadaan instalasi karantina khusus ini, juga untuk memudahkan dan mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaan selama PMI atau TKI berada di Nunukan. “Permasalahan ini munculnya mendadak, akibatnya pemerintah daerah cukup kelabakan. Karena, sesuai protokol kesehatan, PMI atau TKI yang pulang dari negara rawan Covid-19 harus dikarantina 14 hari. Dampaknya, Pemkab Nunukan pun harus menyediakan penampungan semampunya, termasuk menyediakan anggaran untuk makan-minum mereka selama dikarantina. Ini cukup memberatkan,” papar Irianto.

Sebagai catatan, hingga 30 Maret lalu, jumlah PMI atau TKI dari Tawau, Sabah, Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Nunukan, Kaltara mencapai 800 orang. Dimana, sekitar 200 orang telah kembali ke daerah asalnya. “Kepada mereka sudah diberlakukan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan Pemerintah Indonesia,” kata Gubernur. Adapun daerah asal PMI/TKI itu, antara lain Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan lainnya.(humas)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 28 Mei 2020 19:36

Pemprov Kaltara Wacanakan Pasar Ternak

TANJUNG SELOR – Pembentukan pasar ternak dengan memprioritaskan hewan ternak…

Kamis, 28 Mei 2020 19:34

Uji Spesimen Mandiri Dipastikan Awal Juni

TANJUNG SELOR – Pemeriksaaan sampel spesimen Covid-19 secara mandiri oleh…

Kamis, 28 Mei 2020 19:32

Gubernur Pastikan akan Pilah Rekomendasi DPRD

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto…

Kamis, 28 Mei 2020 19:31

7 Tahun Provinsi Kaltara dengan Capaian yang Telah Diraih (25)

Pemenuhan listrik di Kaltara difokuskan layanan akses ke masyarakat pedesaan…

Rabu, 27 Mei 2020 15:48

Pemerintah Plot Kaltara Siap Jalani New Normal

TANJUNG SELOR - Pemerintah terus merumuskan protokol masyarakat produktif dan…

Rabu, 27 Mei 2020 15:47

Pembangunan Pelabuhan Bunyu Terus Berproses

TANJUNG SELOR – Selain membangun Pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor,…

Rabu, 27 Mei 2020 15:46

Dishut Bantu Paket Minyak Kayu Putih dan Madu untuk Tenaga Medis

TANJUNG SELOR – Turut berperan dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease…

Rabu, 27 Mei 2020 15:44

Pemprov Segera Susun Renaksi Tindaklanjut Temuan BPK

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto…

Sabtu, 23 Mei 2020 19:07

QRIS Sistem Pembayaran Baru Era Digital

TARAKAN – Dalam memberlakukan sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) juga…

Kamis, 21 Mei 2020 19:53

Gubernur Apresiasi Pihak yang Bantu APD untuk Para Medis

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers