TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menilai perdagangan lintas batas perlu dibuka meski saat ini Malaysia menerapkan lockdown akibat pandemi Covid-19. Tim Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), pemerintah baik di pusat maupun di daerah perlu membujuk Malaysia agar membuka pintu perdagangan lintas batas.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengungkapkan, kebijakan lockdown yang diperpanjang Malaysia sangat berpengaruh terhadap ketersediaan kebutuhan masyarakat perbatasan. Khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, melobi Malaysia agar yang di-lockdown cukup masyarakat saja. Aktivitas perdagangan lintas batas yang sudah terjalin hampir 50 tahun tetap dilakukan.
“Jika permintaan tersebut tidak bisa diakomodir oleh otoritas Malaysia, maka jajaran eksekutif mulai dari tingkat kabupaten dan provinsi, perlu menjamin distribusi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya, Senin (6/4).
Opsi lainnya, pemerintah, Pemprov Kaltara, dan Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau harus terus bekerjasama menjamin keberadaan barang kebutuhan pokok di daerah-daerah perbatasan. Salah satunya menjamin kelancaran operasi dan kecukupan pengiriman sembako melalui program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang. SOA barang harus dipastikan bisa memenuhi tingkat permintaan dan kebutuhan masyarakat di perbatasan.
“Pihak eksekutif juga harus menutup potensi celah kelangkaan barang dan lonjakan harga secara drastis. Mengingat hal tersebut bisa memberi efek negatif terhadap kondusifitas di lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Diharapkan, lockdown di Malaysia tidak membawa masalah baru yang berkepanjangan seperti kelangkaan barang yang bisa membuat harga melonjak tinggi. “Ini harus benar benar diperhatikan lebih serius mulai dari sekarang,” ujarnya. (adv/fai/mua)
