MANAGED BY:
JUMAT
05 JUNI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 28 April 2020 15:06
LKPJ dan Perubahan Perda Diparipurnakan
PARIPURNA: DPRD Kaltara melaksanakan paripurna dengan beberapa agenda sekaligus, Senin (27/4).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda sekaligus, Senin (27/4). Agenda yang diparipurnakan adalah Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Pemprov Kaltara kepada DPRD Kaltara, penyampaian nota pengantar Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya dari Pemprov Kaltara ke DPRD Kaltara, dan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Raperda. 

Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris menerangkan, tiga agenda yang diparipurnakan tersebut akan ditindaklanjuti segera. Untuk LKPJ APBD Tahun 2019, akan ditindaklanjuti dengan membuat panitia kerja. Panitia kerja nantinya akan disebar ke kabupaten/kota untuk memberi penilaian dan tanggapan atas kegiatan pelaksanaan APBD Tahun 2019 oleh Pemprov. “Kita akan me-monitoring kegiatan APBD 2019,” ungkapnya.

Sejatinya, evaluasi dan monitoring akan memakan waktu 30 hari sesuai dengan aturan yang ada. Mengingat situasi darurat pandemi Covid-19, hal itu tidak akan dilaksanakan selama itu. “Kita diberikan waktu itu dari aturannya akan bekerja selama 30 hari. Kita maunya cepat selesai,” ujarnya.

Untuk tindaklanjut dari nota pengantar perubahan Perda PT Migas Kaltara Jaya, juga akan diproses segera. Kata dia, Perda tersebut sudah disahkan namun terdapat klausul yang belum masuk dalam perda tersebut.

“Karena dari Perda yang lama tidak terakomodir sumber daya alam di Nunukan yang akan di kelola PT Migas Kaltara Jaya, maka dari itu perdanya akan diubah. Kita juga akan buat pansus. Dan sekali lagi ini terkendala pandemi untuk melakukan evaluasi,” sambungnya.

Adapun penyampaian laporan pansus-pansus terkait raperda yang tengah dibahas, akan dilakukan perpanjangan masa sidang dan pembahasan. Sebab, beberapa raperda belum selesai pembahasannya.

“Sesuai aturan yang ada ini juga diperpanjang selam 3 bulan ke depan. Sekali lagi kita belum tahu apakah perpanjangan ini akan mempercepat proses raperda menjadi perda. Sebab kendala yang dihadapi di beberapa agenda itu sama, yakni pandemi Covid-19,” jelasnya. (adv/fai/mua)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 05 Juni 2020 18:44

BLT Tahap I Tersalur 100 Persen

TANJUNG SELOR - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama…

Jumat, 05 Juni 2020 18:43

Kelangkaan LPG agar Disikapi

TANJUNG SELOR – Sepekan terakhir, masyarakat masih mengeluhkan terjadinya kelangkaan…

Jumat, 05 Juni 2020 18:39

Pertanyakan Kontribusi CSR

TANJUNG SELOR – Rekomendasi atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)…

Sabtu, 09 Mei 2020 18:49

Penyerahan LKPj Jadi Kewajiban Pemkab

TANJUNG SELOR – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah perihal…

Selasa, 28 April 2020 15:06

LKPJ dan Perubahan Perda Diparipurnakan

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara…

Sabtu, 18 April 2020 18:03

Tetapkan Perda Wilayah Pedesaan

TANJUNG SELOR – Meski pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) merebak di…

Rabu, 15 April 2020 17:06

Pembahasan Raperda Tetap Jalan

TANJUNG SELOR — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat…

Selasa, 07 April 2020 17:05

Perdagangan Lintas Batas Perlu Dibuka

TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan…

Selasa, 07 April 2020 16:55

Komisi I Bekerja dari Rumah

TANJUNG SELOR - Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Sabtu, 28 Maret 2020 15:25

Relokasi Anggaran untuk Tangani Covid-19

TANJUNG SELOR – Adanya Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bulungan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers