TANJUNG SELOR - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dipastikan mengutamakan kepentingan masyarakat. Terlebih potensi yang dimiliki Kaltara tergolong sangat besar. Hal ini diungkapkan Ketua Pansus V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Yancong.
Raperda itu, kata dia, mengutamakan kepentingan masyarakat yang bermukim langsung di sekitar wilayah pertambangan. Perlu ada kebijakan kembali di daerah, agar pengelolaan tambang mineral dan batu bara bisa dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat.
"Jadi berkaitan Raperda yang kita susun dengan kondisi di lapangan. Apalagi, cadangan yang Kaltara miliki tergolong banyak," tuturnya, Rabu (13/5).
Pansus V juga memasukkan beberapa substansi dalam pembahasan. Mulai dari pembatasan wilayah izin pertambangan, kewajiban jaminan pasca tambang, transparansi data dan sistem informasi pertambangan, kewajiban perusahaan dalam melibatkan peran serta masyarakat dan perlindungan masyarakat terhadap potensi negatif pertambangan. Baik secara sosial ekonomi ataupun ekologi lingkungan.
"Kita sudah lakukan konsultasi, tinjauan langsung, kunjungan kerja dan juga diskusi sebelum menyusun pembahasan Raperda ini. Sehingga Raperda ini, nantinya bisa mengawal kepentingan masyarakat di tengah geliat sektor pertambangan yang masih menjadi penggerak utama perekonomian Kaltara," jelasnya.
Ia mengatakan, masih ada beberapa materi pembahasan yang masih perlu didiskusikan bersama jajaran terkait lainnya. Selain itu, terdapat beberapa agenda pembahasan lainnya yang sempat terkendala di tengah pandemi Covid-19.
"Dengan perpanjangan waktu yang disetujui bersama, kita akan matangkan kembali pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ini," sebut dia. (adv/fai/mua)
