TANJUNG SELOR – Proses pengiriman PCR atau Polimerase Chain Reaction ke Kalimantan Utara sudah terlaksana pada Rabu (20/5). Tapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih harus menunggu beberapa hari ke depan, karena pengiriman PCR dilakukan dua kali.
Terpaksa pengiriman dua kali dikarenakan ada beberapa komponen atau alat scan yang tidak bisa dikirim. “Pengiriman terpisah dengan alat scan, karena pihak Lion Air yang mengirimkan PCR tidak memperbolehkan,” terang Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Rabu (20/5).
Alat scan seharusnya dikirim bersamaan dengan PCR, harus dipaketkan sendiri. Meskipun demikian, Pemprov Kaltara masih melakukan koordinasi mengenai pengiriman tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan pun mempersiapkan untuk laboratorium PCR. Mengingat saat ini Kaltara baru bisa melakukan Tes Cepat Molekuler (TCM).
"Target kita, awal Juni sudah bisa digunakan. Secara terbatas saat ini, kita lakukan pengujian dengan TCM,” ujarnya. Diharapkan dalam seminggu ke depan, PCR sudah bisa uji coba dan dilakukan instalasi di RSUD Tarakan.
Selain pengadaan PCR, pemerintah pun mengalokasikan anggaran kepada tenaga medis yang terlibat penanganan Covid-19. “Alat pelindung diri (APD) mereka juga senantiasa kita lengkapi. Sebagai wujud keseriusan menangani pandemi Covid-19,” tutur Irianto.
Sementara itu, insentif tenaga medis di Bulungan yang menangani Covid-19 dipertanyakan. Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenkes), terkait adanya insentif bagi tenaga medis.
Kabid Pelayanan Medik RSD dr H Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor, dr Widyawati Agustini mengatakan, telah mengusulkan insentif terhadap tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. “Sesuai Kepmenkes, dokter spesialis akan mendapat insentif Rp 15 juta per bulan,” sebut dr Widyawati, Kamis (21/5).
Selain dokter spesialis, tenaga medis lainnya juga mendapatkan insentif. Apalagi saat ini, lebih 100 orang tenaga medis yang terlibat penanganan pasien Covid-19 di RSD dr H Soemarno Sosroatmodjo. Seperti tenaga medis di IGD, laboratorium, radiologi, isolasi, dan tenaga medis lainnya.
“Saya kira itu merupakan angin segar bagi tenaga medis dan itu manusiawi. Mereka juga bekerja dalam risiko, karena setiap saat bertemu dengan pasien Covid-19,” terangnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Bupati Bulungan Sudjati menuturkan, pemberian honor atau insentif tambahan bagi tenaga medis bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
“Honor atau insentif tambahan itu dianggarkan dari pusat, tidak boleh dobel,” ujar Bupati. Untuk insentif bagi tenaga medis, Pemkab Bulungan juga telah menganggarkan. Namun saat pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan dan BPKP, ternyata tidak boleh dianggarkan di daerah. Penganggaran selama penanganan Covid-19, selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. (fai/uno)
