MANAGED BY:
SABTU
08 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 28 Mei 2020 19:32
Gubernur Pastikan akan Pilah Rekomendasi DPRD
PERTANGGUNGJAWABAN: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti pertemuan virtual Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltara Masa Sidang ke-2 dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPj APBD Tahun Anggaran 2019 Kepada Pemprov Kaltara, Rabu (27/5) sore.

BUTUH DUKUNGAN DPRD

Di kesempatan tersebut, Gubernur juga memohon dukungan dari kalangan DPRD Kaltara terkait rencana Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan New Normal Life. “Kaltara masuk kedalam provinsi yang bisa menjalankan New Normal Life, berdasarkan hasil evaluasi tim satgas nasional. Salah satu pertimbangannya, indeks penyebaran Covid-19 di Kaltara dibawah 1, yakni 0,8,”  jelas Gubernur.

Penetapan itu juga menempatkan Kaltara sebagai satu-satunya provinsi di regional Kalimantan yang masuk dalam kategori dapat menerapkan New Normal Life. “Indeks ini juga menggambarkan keberhasilan dari upaya bersama dan sinergi atas dalam penindakan dan pencegahan yang dilakukan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Salah satunya, ditunjukkan dengan penambahan fasilitas kesehatan di sejumlah RS di setiap daerah,” ungkap Irianto.

Pada tingkat kabupaten/kota, Gubernur memastikan kebijakan New Normal Life akan diusulkan diterapkan di Kabupaten Bulungan, Nunukan dan Tana Tidung. “Untuk Kota Tarakan dan Malinau, belum diusulkan karena pertimbangan tingkat penyebaran Covid-19 dan percepatan realisasi investasi di Kaltara,” urai Gubernur.

Selain DPRD Kaltara, Irianto juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperlancar realisasi investasi di Kaltara di masa pandemi ini. “Dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mengatasi sejumlah kendala dalam realisasi investasi di Kaltara. Adapun kendala pertama, terhambatnya kedatangan tenaga ahli dari RRT untuk percepatan realisasi PLTA Kayan, dan LNG Mini di tana tidung yang diharapkan dapat diresmikan pada 2021,” tutur Gubernur.

Kenapa butuh tenaga ahli dari RRT? Ini dikarenakan sebagian peralatan industri maupun mekanis yang digunakan didatangkan dari RRT. “Bahkan pembeli produksi LNG Mini itu dari RRT,” beber Irianto.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 03 Agustus 2020 21:27

Kaltara Dapat Telur dari Kementan, Selanjutnya 4 Tahap Lagi

TANJUNG SELOR - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan bantuan distribusi…

Senin, 03 Agustus 2020 21:26

Siapkan Rp 5 M Perlebar Jalan Pelabuhan Tunon Taka

RUAS jalan di depan Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan bakal…

Senin, 03 Agustus 2020 21:25

5.783 Warga Manfaatkan Rapid Test Gratis Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Salah satu program andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

Senin, 03 Agustus 2020 21:23

KIPI Tanah Kuning - Mangkupadi untuk Masa Depan Indonesia

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dengan didukung penuh Pusat…

Senin, 03 Agustus 2020 14:25

TOP..!! Pembangunan Jalan Perbatasan Dilanjutkan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara…

Rabu, 29 Juli 2020 19:41

Jelang Iduladha, DPKP Gelar Pangan Murah

TANJUNG SELOR – Menjelang perayaan Iduladha 1441 H, Dinas Pertanian…

Rabu, 29 Juli 2020 19:40

Jalan Bebas Hambatan KIPI Sudah Terbangun 27,515 KM

TANJUNG SELOR – Salah satu sarana pendukung untuk mempercepat pembangunan…

Rabu, 29 Juli 2020 19:35

Listrik di Kampung Baru Sudah 24 Jam, Irianto Ajak Warga Selalu Bersyukur

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Senin (27/7) lalu, Gubernur Kalimantan…

Rabu, 29 Juli 2020 19:33

Di Selisun, Gubernur Resmikan Masjid Darul Faidzin

NUNUKAN – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meresmikan Masjid…

Senin, 27 Juli 2020 21:24

Dikucur Rp 42 M, RSP Tana Lia Selesai Akhir Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Rumah Sakit Pratama (RSP) Kecamatan Tana Lia,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers