Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, memastikan kesiapannya mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Disampaikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2020 yang ditetapkan pada 9 Desember nanti, telah dibahas antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), DPR RI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun pihaknya masuk menunggu regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, untuk menindaklanjutinya di daerah. “Kami juga sudah lakukan rapat konsultasi sebagai bentuk tidak lanjut dari perppu tersebut. Saya kira kita siap, dan memang aturan yang ada harus dipatuhi," katanya kepada Rakyat Kaltara.
Dikatakan, jika Pilkada terus mengalami penundaan, maka biaya penyelenggaraannya bisa membengkak. Selain itu, memiliki risiko lebih tinggi, karena bisa menimbulkan stabilitas pemerintahan yang tidak baik.
"Kita lihat nanti soal menambah anggaran. Kalau bisa tidak usah menambah anggaran. Apalagi dalam gelaran pilkada nantinya, menggunakan protokol kesehatan. Jadi bisa saja tidak ada kampanye dan lainnya," jelasnya.
Terpisah Ketua DPD Golkar Bulungan Syarwani saat dikonfirmasi mengenai pilkada mengatakan, siap tidak siap, pelaksanaan pilkada serentak tetap harus berjalan. Karena sudah menjadi agenda politik nasional.
"Siap tidak siap, Golkar harus siap. Kami menunggu keputusan lebih lanjut atau arahan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Golkar," sebut dia. (fai/udi)
