TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima adanya informasi masterplan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang telah direvisi.
Sebelumnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) melalui Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah lakukan revisi tersebut.
“Pembangunan di KBM sempat terbentur pengerjaan jalan karena revisi masterplan. Rencananya bakal dilanjutkan kembali,” jelas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Muhammad Fadli.
BPIW merupakan lembaga yang dianggap memiliki legalitas untuk menerbitkan revisi tersebut, sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Pusat. Apalagi, KBM juga bekerjasama dengan 12 Kementerian sesuai dengan Inpres Nomor 9/2018.
“Dengan adanya Inpres itu dan telah dilakukan revisi, dapat diketahui siapa yang bekerja dan apa yang dikerja,” ungkap Fadli—sapaan akrab Muhammad Fadli. Menurutnya, masterplan direvisi karena ada perubahan yang sesuai dengan kondisi lokasi dan permintaan, utamanya pusat perkantoran. Termasuk kondisi lahan yang sudah dibebaskan.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga diminta membuat jalan yang menjadi acuan titik episentrum KBM. Sebab informasi dari Kementerian PUPR, lanjut Fadli, KBM tidak akan dimulai pekerjaannya, jika status lahan belum jelas.
“Kita juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar tak ada perubahan lagi pembangunan KBM,” jelasnya. Pandemi Covid-19 ini juga mengganggu progress pembangunan. Pasalnya, sebelum pandemi ini terjadi Pemprov Kaltara diundang untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. (fai/uno)
