TANJUNG SELOR – Evaluasi terhadap penerapan work from home (WFH) sejak 27 Maret lalu, belum membuahkan hasil. Meskipun sudah dilakukan dua kali perpanjangan WFH.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengungkapkan, sejauh ini evaluasi masih berproses. Namun, masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaporkan stafnya yang tidak melaksanakan WFH sesuai aturan. “Tim masih melakukan evaluasi. Dan belum ada hasil dari evaluasi itu,” ucap Suriansyah, kemarin.
Menurut Suriansyah, selama ini Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara masih disiplin dan belum ada pelanggaran. Mengingat tim penegakan disiplin juga mengevaluasi kinerja ASN selama WFH.
“Tiap minggu selalu dilaporkan. Bukan hanya kepala OPD-nya saja yang melaporkan, tetapi tim juga mengevaluasi,” ungkapnya.
Saat ini, Suriansyah masih menunggu laporan mengenai pelanggaran disiplin ASN saat menjalani WFH. Bahhkan, tim masih melakukan pendataan. Untuk perpanjangan WFH, sesuai aturan berakhir 1 Juni 2020. Namun, berdasarkan edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), WFH akan diperpanjang kembali.
“Sesuai edaran Kemenpan-RB diperpanjang lagi hingga 4 Juni. Dan kita juga langsung melaksanakan rapat untuk membahas hal itu. Kita sepakati, menindaklanjuti edaran itu dengan memperpanjang WFH,” jelasnya.
Yang menilai Pemerintah Pusat, untuk memperpanjang masa WFH atau tidak. (fai/uno)
