Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak 2016 dan berlanjut hingga tahun ini. Penganggarannya mengunakan APBD maupun APBN. Bagaimana realisasinya sejauh ini?
MARFUAH, Humas Provinsi Kaltara
BSPS, disebutkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ditujukan bagi masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. “Diharapkan bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucap Gubernur.
Adapun realisasinya, dari 2016 hingga 2019 tercatat sebanyak 10.499 rumah telah direhab baik yang menggunakan APBD maupun APBN. “Bantuan BSPS ini, tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara. Namun, selama 4 tahun berjalan, yang paling banyak menerima bantuan adalah warga di Bulungan,” urai Irianto.
Tercatat, ada 4.152 rumah warga kurang mampu di Bulungan menerima manfaat program ini. Disusul Nunukan sebanyak 2.339 rumah, Tarakan 2.123 rumah, Tana Tidung 982 rumah dan Malinau 903 rumah. “Untuk total anggarannya, baik dari APBD maupun APBN digabungkan sekitar Rp 199 miliar. Itu dari 2016 hingga 2019,” ungkap Gubernur.
Dari bantuan tersebut, anggaran terbesar disediakan APBN. Rincinya, pada 2016 bantuan APBN yang dikucurkan untuk BSPS di Kaltara sebesar Rp 28 miliar (2.509 rumah), lalu pada 2017 dari APBN Rp 22 miliar (1.574 rumah), 2018 Rp 30 miliar (2 ribu rumah), dan 2019 Rp 52,5 miliar (3 ribu rumah). “APBD pun tak sedikit dikeluarkan untuk program ini. Karena memang program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang mampu adalah prioritas,” jelas Irianto.
Adapun kucuran APBD Kaltara untuk program ini, pada 2017 sebesar Rp 4 miliar (304 rumah), 2018 Rp 8,2 miliar (536 rumah), 2019 Rp 6,6 miliar (437 rumah). “Untuk tahun ini pun tetap dialokasikan. Dari APBD besarannya Rp 4,0 miliar untuk 267 rumah. Sementara dari APBN Rp 43,7 miliar untuk 2.500 rumah. Jadi, targetnya ada 2.767 rumah akan direhab tahun ini,” papar Gubernur.
Selain program bantuan rehab rumah, masih dalam upaya mewujudkan rumah layak huni, dan juga sebagai bagian pengentasan kemiskinan, Pemprov Kaltara melalui Dinas PUPR-Perkim membantu pemenuhan sarana sanitasi bagi warga.
Dari 2018 hingga 2019, ada 160 fasilitas sanitasi warga yang dibantu peningkatan kualitasnya oleh Pemprov Kaltara.
“Tahun lalu, ada 46 fasilitas sanitasi yang dibangunkan untuk warga Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Tanjung Selor Kilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sementara di 2018, ada 114 fasilitas sanitasi,” jelas Irianto. Program ini, juga ada kaitannya dengan upaya menggalakkan Gerakan Hidup Sehat (Germas) dan pencegahan stunting bagi masyarakat.(humas)
