Investasi Kilang Metanol Jangan Terhambat

- Jumat, 5 Juni 2020 | 20:09 WIB
INVESTASI: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti pertemuan virtual dengan jajaran direksi PT KMJ dan PT PHENC, Rabu (3/6).
INVESTASI: Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti pertemuan virtual dengan jajaran direksi PT KMJ dan PT PHENC, Rabu (3/6).

TANJUNG SELOR - Menyikapi terhambatnya rencana investasi pembangunan kilang methanol senilai Rp 10 triliun lebih di Pulau Bunyu oleh PT Karya Mineral Jaya (KMJ), Pemprov Kaltara segera akan bersurat ke Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Dalam pertemuan virtual antara Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan jajaran direksi PT KMJ, Rabu (3/6) dilaporkan bahwasanya perjanjian jual beli gas (PJBG) PT KMJ dan PT Pertamina Hulu Energy Nunukan Company (PHENC) terhenti karena adanya persoalan dengan pihak PT Pertamina (Persero) selaku induk perusahaan PHENC terkait dengan persentase saham dalam investasi tersebut. 

“Disampaikan, saat ini kewenangan PHENC untuk melakukan negosiasi harga gas WK Nunukan diambil alih oleh PT Pertamina,” ujarnya. Gubernur mengatakan, Pemprov Kaltara mengetahui bahwa niat PT MKJ sangat serius untuk merealisasikan investasinya. Untuk itu, pemprov akan tetap mendorong pelaksanaan negosiasi harga gas WK Nunukan antara PT KMJ dengan PHENC segera dilanjutkan kembali. 

“Maka dari itu, Saya akan bersurat ke Menteri BUMN, Menteri ESDM, Kepala BKPM RI, termasuk ke Ibu Dirut Pertamina sebagai bagian dari fasilitasi rencana investasi tersebut. Kita juga akan tembuskan ke Menko Kemaritiman dan Investasi dan Kepala Staf Presiden,” kata Gubernur dalam pertemuan virtual tersebut. 

Kaltara sangat berkepentingan dalam rencana investasi ini. Bukan hanya soal daerah penghasil. Namun investasi itu dapat menyerap 3-4 ribu pekerja lokal selama proyek berlangsung.

Gubernur beranggapan keinginan PT Pertamina (Persero) untuk ikut masuk sebagai pemegang saham dalam investasi ini, tidak sepatutnya sampai menghentikan pelaksanaan negosiasi harga gas WK Nunukan. Apalagi Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan telah memberikan rekomendasi dan fasilitasi perizinan yang diperlukan PT KMJ. 

“Saya berharap dengan komunikasi dengan Menteri BUMN, Menteri ESDM, Kepala BKPM, penyelesaian hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan kilang methanol dapat dilanjutkan kembali. Dan proyek pembangunan dapat diselesaikan sesuai target yang telah dicanangkan,” ujarnya.(humas)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Dinkes PPU Gencar Lakukan Pencegahan DBD

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:20 WIB
X