TARAKAN – Tak mudah bagi masyarakat Kota Tarakan untuk keluar daerah. Pasalnya, mereka harus membawa persyaratan sehat berupa surat kesehatan dan hasil rapid test.
Apalagi untuk pemeriksaan rapid test, Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memberlakukan biaya yang tidak murah, sangat mahal bagi masyarakat. Dengan sekali pemeriksaan biaya yang mesti dikeluarkan sebesar Rp 1 juta. Pemberlakukan tersebut berdampak terhadap gagalnya 75 orang santri Pondok Pesantren Modern Gontor, Kabupaten Ponorogo asal Kaltara yang terancam tidak bisa kembali ke pesantren.
Menurut, salah seorang orang tua santri, Shaberah, seluruh santri ini seharusnya sudah masuk ke pesantren, paling lama 17 Juni mendatang. Dari jumlah santri tersebut, 40 orang diantaranya merupakan warga Tarakan.
Dikarenakan, wali santri tidak diizinkan untuk mengantar. Maka santri yang ingin kembali ke pondok pesantren diantar oleh perwakilan Ikatan Alumni Pesantren Modern Gontor (IKPMG). Biaya tiket pesawat yang mencapai Rp 2 juta lebih, ditambah ketika harus rapid test seharga Rp 1 juta, dinilai para wali santri sangat memberatkan.
“Saya sudah menghadap pak Wali Kota. Kalau di RSUD Tarakan katanya murah dan bahkan bisa gratis,” beber pria yang juga menjabat Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan (9/6).
Ia berharap, Gubernur Kaltara bisa memfasilitasi untuk membantu meringankan biaya rapid test. Dia mencontohkan, di Kota Bekasi bisa menggratiskan 1.481 santri Gontor yang akan kembali ke pesantren.
“Itu digratiskan Wali Kota-nya, dengan jumlah ribuan orang. Masa di Tarakan tidak bisa. Inikan untuk pendidikan. Jika untuk pengusaha mungkin bias, dengan biaya tinggi. Saya berharap juga ada bantuan dari pak Wali Kota. Apalagi rapid test ini hanya berlaku 3 hari. Itulah saya coba ke Gubernur, mudahan bisa dibantu,” harapnya.
Mengenai penetapan harga rapid test, Anggota Komisi II DPRD Tarakan sudah melakukan hearing bersama pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tarakan. Namun, hingga kini belum mengumumkan secara resmi dari rumah sakit untuk harga rapid test.
“Penetapan harga rapid test masih dihitung. Memang ini harus dihitung semua. Ada aturannya dan tidak sesimple itu menetapkan,” terang Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Muhammad Hasbi Hasyim, Selasa (9/6).
Menurutnya, pertimbangan untuk penetapan harga rapid test diantaranya bahan kimia, alat pelindung diri (APD) dan cartridge mesin tes cepat molekuler (TCM). Setelah itu, baru berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara. “Pastilah kita koordinasikan dulu,” imbuhnya. Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Tarakan Sofyan Udin Hianggio mengaku, sudah melakukan peninjauan ulang terkait penetapan harga rapid test.
Dari hasil hearing tersebut, pihak RSUD Tarakan akan mengumumkan harga satu kali rapid test berkisar Rp 450 ribu. “Karena kami mau tahu juga yang terdampak, jaminan sosialnya dan kebutuhan Dinas Sosial,” ujarnya.
Namun, lanjut Sofyan, pihak RSUD Tarakan belum bisa menjelaskan rincian hingga mengerucut diangka Rp 450 ribu tersebut. Alasannya, pihak RSUD Tarakan masih akan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltara, terkait komponen yang mempengaruhi biaya rapid test.
“Tapi ada disebutkan dari Dinas Kesehatan. Seperti biaya barang habis pakai (BHP) dan peralatan lain. Tapi RSUD Tarakan tidak bisa berpatokan di situ. Meski sempat juga kami tanyakan,” tutur Sofyan.
Sofyan melanjutkan, manfaat maupun keakuratan rapid test hingga kini pun masih dipertanyakan. Alasannya, alat tersebut tidak bisa memastikan bahwa pasien negatif dan positif Covid-19 dalam waktu singkat.
