TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara segera bergerak mempersiapkan pengamanan Pilkada Serentak 2020 usai menerima hibah dana pengamanan dari Pemprov Kaltara sebesar Rp 14 miliar.
Polda akan melibatkan 773 personel dan akan mendapat dukungan Polres untuk mengamankan jalannya jadwal dan tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi masyarakat Kaltara. Sebagaimana diketahui, tanggal 15 Juni pekan depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melanjutkan tahapan pilkada yang sempat tertunda sejak Maret 2020 akibat pandemi Covid-19.
“Menjelang pilkada serentak ini kita akan coba siasati dan mulai bergerak. Biaya operasional untuk Polri selama pengamanan pilgub Kaltara khususnya, akan dioptimalkan,” tutur Kapolda Kaltara Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Indrajit, Rabu (10/6) pekan lalu.
Kapolda mengatakan, tahapan pengamanan Pilkada Serentak 2020 sedang memasuki tahap satu yaitu tahap persiapan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelatihan sistem pengamanan kota dan sosialisasi kepada personel yang akan bertugas.
Indeks kerawanan akan dibuat dua versi, yakni sesuai sudut pandang Polri dan sudut pandang Bawaslu. Polda Kaltara tengah menyusun indeks kerawanan. Wilayah-wilayah yang lebih ramai menurut Kapolda juga memiliki indeks yang lebih rawan.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan anggaran hibah kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu bersama instansi pengamanan telah dilakukan sesuai kemampuan APBD dan telah disandingkan dengan besaran hibah di provinsi lain di Tanah Air. Selain ke Polda Kaltara Rp 14 miliar, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan Rp 2 miliar kepada TNI.
“Total keseluruhannya Rp 16 miliar anggaran pengamanan pilkada serentak di Desember nanti. Dan itu sudah dikonsultasikan dengan Mendagri dan kita ikuti sesuai peraturan perundang-undangan,”ujarnya.
“Pastinya anggaran yang kita serahkan ini cukup. Sebab yang terhitung hanya biaya oprasional, pengamanan, dan konsumsi saja,” pungkasnya. (*/nkk/mua/uno)