TANJUNG SELOR – Ada 11 proyek strategis yang digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada masa kepemimpinan Gubernur Dr H Irianto Lambrie. Namun, ada 4 yang benar-benar strategis dan patut direalisasikan, guna mengatasi dampak perekonomian pasca Covid-19 melanda.
Keempatnya, yakni Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Lalu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan memaksimalkan potensi sungai di Kaltara. Selanjutnya, Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan pembangunan Food and Rice Estate.
“Empat proyek prioritas ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kaltara sehingga ketergantungan terhadap sektor primer akan berkurang,” kata Gubernur.
KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, dijelaskan Irianto, sesuai data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara sudah diterbitkan izin lokasi bagi 4 investor. Adapun total nilai investasinya, sekitar USD 22,8 miliar. “KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi atau KIPI Kaltara masuk dalam kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional yang ditetapkan melalui Perpres No. 56/2018,” urai Irianto.
Luas area kawasan peruntukkan industri di KIPI Kaltara, sekitar 10.150 hektare. “Saat terealisasi, KIPI Kaltara mampu menyerap sekitar 60 ribu tenaga kerja. Dan, saya optimis KIPI Kaltara akan terealisasi dengan baik karena posisinya strategis. Yakni, berada di jalur ALKI II,” ulas Gubernur.
Untuk PLTA, salah satu yang paling dikejar realisasinya adalah PLTA Sei Kayan. Pembangunan PLTA ini juga masuk kedalam proyek strategis nasional sesuai Perpres No. 56/2018. “Progressnya saat ini, sesuai data Bappeda-Litbang berada pada tahap penerbitan izin bendungan,” jelas Irianto.
Adapun nilai investasinya, sekitar USD 17,8 miliar. “Pembangunan PLTA Kayan tahap I akan dilakukan oleh PT Kayan Hydro Energy,” papar Gubernur.
Proyek prioritas ketiga, adalah KBM Tanjung Selor. Proyek ini merupakan 1 dari 10 pengembangan perkotaan prioritas nasional. KBM Tanjung Selor memiliki konsep pengembangan green city dan smart city. “Presiden juga sudah mengeluarkan Inpres No. 9/2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor,” beber Irianto.
Untuk progressnya, saat ini sekitar 763 hektare lahan telah dibebaskan dengan peruntukkan sebagai pusat pemerintahan. Dan, sekitar 2.079 hektare lagi untuk fasilitas pendukung. “KBM Tanjung Selor, dalam perencanaannya akan direalisasikan mulai 2019 hingga 2023. Dimana akan dilakukan penataan kota lama dan pengembangan kawasan pusat pemerintahan provinsi. Juga akan dibangun pemukiman yang layak dan didesain untuk mengantisipasi ledakan penduduk akibat pemindahan Ibu Kota Negara,” tutur Gubernur.
Sumber perekonomian andalan ke-4, adalah Food and Rice Estate. Rencana ini merupakan upaya dalam pengembangan pertanian di Kaltara sebagai penyangga kemandirian pangan Ibu Kota Negara baru. “Ada 3 kabupaten di Kaltara yang bakal menjadi penyangga kemandirian pangan Ibu Kota Negara baru. Yakni Bulungan, Malinau dan Nunukan,” jelas Irianto.
Untuk Bulungan, kawasan yang disiapkan sekitar 164,512 hektare dengan komoditas utama padi, cabai, dan bawang merah. Lalu, Malinau menyiapkan luas lahan 168,720 hektare dengan komoditas utama padi dan jagung. Dan, Nunukan dengan luas lahan yang tersedia sekitar 325,123 hektare memiliki komoditas utama padi, cabai, dan bawang merah. (humas)
