MANAGED BY:
SENIN
28 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA
Kamis, 25 Juni 2020 15:15
Mahar Politik Pilkada, Isu atau Fakta?
Suryani, SE., M.Pd Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

PROKAL.CO,

GELOMBANG gejolak politik terasa, makin nampak ramai menjelang penjaringan dan pendaftaran para calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di berbagai kabupaten yang dilakukan oleh partai politik di Provinsi Kalimantan Utara pada gelaran Pilkada serentak tahun 2020. 

Berbagai iklan, baliho serta pemberitaan di media sosial pun bermunculan. Beragam percakapan politik pada setiap kalangan masyarakat pun ramai menghiasi. Mulai dari barisan pendukung, pengamat, kalangan PNS sampai para petani dan pedagang kaki lima. Yang mengutarakan pendapat serta harapannya akan sosok pemimpin, yang nantinya akan terpilih untuk memimpin daerahnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

Namun demikian, di tengah semaraknya kontestasi pilkada serentak ini, masih terdapat misteri yang menimbulkan pertanyaan bagi pengamat atau masyarakat awam. Yakni terkait isu adanya pertukaran sejumlah uang, dengan dukungan politik. Antara bakal calon peserta pemilihan kepala daerah dengan partai politik. Atau istilah yang lebih dikenal yaitu adanya mahar politik pada proses pencalonan kepala daerah. 

Selanjutnya muncullah pertanyaan, tentang apa yang akan dilakukan Bawaslu? Sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenanganan dalam melakukan pengawasan Pemilu maupun pilkada, tentulah hal ini menjadi sebuah pekerjaan rumah besar yang dimiliki Bawaslu. Untuk mengungkap kebenaran yang ada pada tataran pelaksanaan, serta bagaimana tindakan hukum bagi pelaku. 

Hal ini akan berbanding lurus, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga pengawas pemilu. Yang diharapkan dapat menciptakan sebuah kepastian hukum, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu maupun pilkada. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan peran Bawaslu. Dalam penindakan terhadap praktek pemberian imbalan oleh calon, kepada partai politik pada tahap pencalonan atau biasa dikenal dengan istilah mahar politik. Maka terlebih dahulu harus kita ketahui ketentuan aturan larangan serta sanksi terhadap praktek tersebut. 

Praktek pemberian imbalan oleh calon atau mahar politik diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana disebutkan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota”. 

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 26 November 2015 18:35

Jalan Desa Juga Harus Diperhatikan

<p><strong>TANJUNG SELOR &ndash; </strong>Peningkatan jalan terus dilakukan Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers