TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara lakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Bandara Internasional Juwata Tarakan, Rabu (8/7). Sebagai upaya jelang penerapan tatanan kehidupan baru di Kota Tarakan.
Dari sidak tersebut, jadi fokus perhatian Ombudsman karena kurangnya kesadaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tarakan yang bertugas di bandara. Dengan tidak lakukan teguran terhadap adanya penumpukan massa, baik di dalam bus maupun di meja pelayanan kesehatan.
Meskipun, Kepala ORI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amiruddin menilai, pelayanan diberikan pihak bandara dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tarakan sudah maksimal dalam segi pelayanan protokol kesehatan. Dalam memberi pelayanan, masih terdapat kekurangan. Yakni, meja pelayanan untuk manusia lanjut usia (Manula) dan penyandang disabilitas.
“Itu harus ada sebenarnya. Kalau pelayanan lain sudah bagus,” ucapnya, kemarin. Hal yang disayangkan, masih ditemukan penumpukan massa di dalam bus saat mengangkut penumpang menuju tempat karantina. Termasuk, belum ada pemberian tanda silang pada kursi di dalam bus oleh Tim Gugus Tugas.
“Masih ada berkumpul di dekat meja, tanpa menerapkan social distancing di dekat meja. Seharusnya tim gugus mengarahkan penumpang untuk antre. Bahkan, ada petugas Satpol PP tak paham saat ditanya SOP (standar operasional prosedural),” ungkapnya.
Menurutnya, meski ada penumpang yang enggan duduk di kursi yang sudah disediakan. Setidaknya petugas mengarahkan penumpang untuk mengikuti aturan protokol kesehatan. Ombudsman sempat memanggil koordinator tim gugus yang bertugas di bandara. Ibramsyah menyarankan, tim gugus tugas untuk melakukan koordinasi dan evaluasi dengan pihak bandara maupun KKP Tarakan. Baik itu terkait pelayanan kesehatan penumpang yang tiba maupun akan meninggalkan Tarakan.
“Kita bukan mencari salah, tapi bagaimana pelayanan itu nyaman. Jujur, kita kecewa juga melihat pelayanannya,” tegas Ibramsyah. (*/sas/uno)
