TARAKAN – Kunjungan kerja ke Kalimantan Utara (Kaltara) dilaksanakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan. Untuk memastikan jajarannya di Bumi Benuanta—sebutan lain Kaltara, siap mengawasi Pilkada 2020.
“Kehadiran saya ke sini (Kaltara) memastikan jajaran kami siap melakukan tugas pengawasan. Di Kaltara termasuk di antara 9 provinsi yang laksanakan pilgub dan empat kabupaten,” jelas Abhan, Minggu (12/7).
Tugas pengawasan, menurut Abhan, sudah dilakukan dari sekarang dengan mengawasi tahapan verifikasi faktual dan menyusul tahapan pencocokkan dan penelitian (coklit).
Tugas pengawasan tahapan yang diemban jajarannya di tengah wabah Covid-19, bukan tanpa tantangan. Tapi, bukan berarti pihaknya tidak bisa melakukan.
Beberapa potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Di antaranya potensi calon petahana melakukan penyalahgunaan kewenangan, dalam panyaluran bantuan sosial warga terdampak Covid-19.
Abhan mengimbau, calon kepala daerah berstatus petahana agar tidak memanfaatkan kondisi yang ada. Dengan kewenangan yang dimilikinya, demi kepentingan politiknya.
Untuk mengantisipasi potensi pelanggaran tersebut, tentunya upaya persuasif berupa pencegahan harus dilakukan jajarannya. Dia menyarankan, agar Bawaslu di daerah memetakan daerah-daerah yang memang ada calon petahana. Yang punya potensi melakukan penyalahgunaan kewenangan bansos Covid-19.
Bawaslu RI pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agar ketika di daerah yang ada petahana, kepala Gugus Tugas harus digantikan yang lain, untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.
Potensi pelanggaran lainnya, di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk, maka potensi money politik bisa muncul. “Harapan kami peserta pemilu, partai politik, tim kampanye dapat menghindari politik uang. Masyarakat harus berani menolak politik uang, karena politik uang adalah satu pelanggaran yang luar biasa,” pungkasnya. (mrs/uno)
