TANJUNG SELOR - Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara (Kaltara) pada Maret 2020 sebanyak 51,79 ribu atau 6,80 persen. Pada September 2019, penduduk miskin berjumlah 48,61 ribu atau 6,49 persen. Dengan demikian jumlah penduduk miskin bertambah 3,2 ribu orang atau meningkat 0,31 persen.
Dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, sepanjang September 2019 - Maret 2020, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 1,98 persen, yaitu dari Rp 667.833 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 681.035 per kapita per bulan Maret 2020.
Adapun periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, dari 1,122 pada keadaan September 2019 menjadi 0,839 pada keadaaan Maret 2020. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dari 0,269 menjadi 0,169.
"Sedangkan pada bulan Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,292. Angka ini tidak berubah jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019. Pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 22,51 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada katagori tingkat ketimpangan rendah," kata Kepala BPS Kaltara Eko Marsoro dalam konferensi pers, Rabu (15/7) kemarin.
Ekonom Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan (Stie Bultar), Maxi Sondak menuturkan, tumbuhnya angka kemiskinan disebabkan ketimpangan kebijakan pemerintah serta ketepatan sasaran setiap kebijakan yang diambil.
"Struktur ekonomi salah satu indikatornya, yaitu pendapatan. Kalau pendapatan masyarakat tiap tahun meningkat dengan sendiri daya beli ikut naik. Sementara penduduk di Bulungan sendiri pendapatannya di bawah pendapatan menengah, antara Rp 7-10 juta," ujarnya.
Secara umum masyarakat bertani dan bercocok tanam. "Jadi kalau masyarakat secara umumnya petani otomatis pendapatannya kecil dengan nilai hasil panen yang rendah, sehingga kebutuhan hidup setiap harinya kadang tidak terpenuhi," ujarnya.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara Adi Aspian Nur menambahkan, angka kemiskinan meningkat berhubungan dengan kebijakan pemerintah dan daerah dalam penanganan Covid-19.
"Ketika pemerintah memberikan anjuran untuk bekerja dari rumah untuk masyarakat, maka yang diuntungkan adalah pegawai dengan memperoleh gaji tetap setiap bulan. Sedangkan untuk masyarakat yang pekerjaannya seperti petani, nelayan maka akan dirugikan. Karena produk yang mereka hasilkan tidak akan laku di pasaran. Kalaupun laku maka nilai jualnya akan rendah. Makanya tidak heran angka kemiskinan meningkat," ujarnya.
Di satu sisi, yang perlu diperhatikan menurutnya adalah nilai tambah dari kegiatan ekonomi. "Artinya bahan baku atau dasar untuk menciptakan produk atau barang ekonomi bukan berasal dari daerah Kaltara, tapi berasal dari luar Kalimantan. Sehingga perputaran uang tidak akan berjalan maksimal. (*/mts/mua)
