TARAKAN – Penyelenggara pemilu di Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan Komisoner KPU RI Ilham Saputra, dalam pengelolaan anggaran.
Kunjungan Komisioner KPU RI tersebut selain konsolidasi, sekaligus untuk melaunching kegiatan tahapan pencocokkan dan penelitian (coklit) di Kaltara. “Saya sampaikan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Jangan sampai kemudian pengelolaan ini menjadi masalah di kemudian hari,” ucap Ilham, (17/7).
Hal itu menjadi perhatian, karena Ilham menilai sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan dan integritas KPU RI sebagai penyelenggara pemilu. “Penting untuk kami mengingatkan teman-teman agar solid. Kemudian mempertanggungjawabkan laporan keuangan, terkait dengan anggaran Pilkada 2020,” ungkapnya.
Menurut Ilham, ada tupoksi masing-masing antara komisioner dan sekretariat KPU yang diatur dalam perundang-undangan. Jika ada komisioner melakukan tindakan yang melanggar kode etik atau ada potensi kecurangan. Ilham menyarankan untuk melaporkan kepada lembaga terkait, yang menangani pelanggaran kode etik maupun kecurangan pemilu.
“Tentu sudah ada jalurnya melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Masyarakat menganggap ada potensi kecurangan, laporkan ke Bawaslu, ada pelanggaran kode etik laporkan ke DKPP,” pesannya.
Ancaman sanksinya, menurut Ilham, bisa hukuman pidana jika kasusnya dilaporkan ke Bawaslu dan diproses di Centra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). “Pengalaman 2019 beberapa PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sudah di pidana terkait dengan pelanggaran-pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu, tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 telah dimulai. Dengan dilaksanakannya coklit. Di Kaltara yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Malinau, Nunukan, Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Bulungan. Kegiatan coklit ditandai dengan pencanangan yang digelar Sabtu (18/7) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
“Besok (hari ini, Red) di Tanjung Selor ada pencanangan mulainya coklit serentak seluruh Indonesia. Saya ke Tanjung Selor untuk melakukan coklit terhadap tokoh-tokoh, bagian dari upaya sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut dan membuka diri untuk di coklit. Agar nantinya bisa dicatat nama-namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga hak pilih masyarakat dapat difasilitasi oleh KPU untuk dipenuhi.
Ia juga memastikan, petugas coklit akan mendatangi rumah-rumah warga dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Dalam upaya mencegah penularan Covid-19.
“Dengan masker, facesield, sarung tangan plastik yang sekali pakai,” sebutnya. Sebelum melakukan coklit, petugas terlebih dulu melakukan uji rapid test untuk memastikan tidak berpotensi terpapar. (mrs/uno)
