TANJUNG SELOR - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda nasional yang harus disukseskan. Tahun ini, sebanyak 270 daerah melaksanakan Pilkada, meliputi 9 Provinsi dan 225 Kabupaten, dan 36 Kota di Tanah Air.
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) salah satunya. Masyarakat provinsi termuda di Tanah Air ini, pada 9 Desember 2020 sesuai jadwal dan tahapan, akan memilih gubernur/wakil gubernur.
Di saat yang sama, masyarakat di empat kabupaten juga akan menentukan pilihan pemimpinnya untuk periode selanjutnya. Daerah tersebut yakni, Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Menuju Pilkada 9 Desember 2020, penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah melaksanakan rangkaian tahapan. Sedang pemerintah daerah juga sejak awal berkomitmen mensukseskan pesta demokrasi local, sebagaimana arahan pemerintah (pusat). Instansi pengamanan yakni Kepolisian Daerah (Polda) dan Komando Resor Militer (Korem) juga berkomitmen siap mengawal jalannya tahapan Pilkada hingga akhir, agar tetap aman dan kondusif. Aparat keamanan juga selalu menempatkan diri pada posisi netral.
“Pemprov Kaltara siap mensukseskan Pilkada serentak ini. Bahkan Kaltara telah mendapatkan pengakuan dari Bapak Mendagri Tito Karnavian, bahwa satu-satunya provinsi di Indonesia yang siap adalah Provinsi Kaltara. Ini tentu bukan komitmen semata. Melainkan sejak awal kita menindaklanjuti arahan pusat, untuk segera mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada 2020 kepada penyelenggara dan pihak keamanan,” terang Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Senin (20/7).
Dinamika politik di Kaltara jelang Pilkada serentak, saat ini masih dalam tahap wajar. Namun sejak awal pula, koordinasi dan kerja sama kuat antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan institusi pengamanan dibangun.
“Sebab mustahil kesuksesan Pilkada dapat diraih tanpa ada kerja sama semua pihak,” ujarnya. Indeks kerawanan Pilkada di Kaltara tahun 2020 ini masih dalam kategori sedang.
Empat dimensi kerawanan, kata Gubernur, tentu telah diantisipasi oleh Polda Kaltara dan Korem 092/Maharajalila, penyelenggara, dan Pemprov Kaltara sendiri.
Dimensi kerawanan tersebut adalah konteks sosial, politik, kontestasi, dan pandemi Covid-19. Gubernur optimistis indeks kerawanan Pilkada di semua wilayah di Kaltara akan menuju pada kondisi baik. Seiring dengan evaluasi dan monitoring yang terus dilakukan.
Gubernur mengatakan, konteks pandemi Covid-19 adalah item indeks kerawanan terbaru. Tujuannya, mengukur kerawanan pandemi mempengaruhi kesuksesan Pilkada. Namun dari langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini, terbukti kurva pandemi Covid-19 di provinsi ini telah melandai signifikan.
“Ini yang harus dipertahankan sampai nanti pada saat pemungutan suara dan selesainya rekapitulasi hasil pemungutan suara. Kita semua tentunya tidak ingin Pilkada ini menjadi pemicu baru penyebaran Covid-19,” tuturnya.
Menurut Gubernur, Peraturan KPU (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wabup, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, telah mengatur secara jelas. Bahwa setiap jadwal dan tahapan diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Gubernur menambahkan, dengan sosialisasi efektif kepada masyarakat, maka Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 tetap akan mencapai partisipasi pemilih yang tinggi.
Pemprov Kaltara, terus memantau perkembangan penyebaran pandemi Covid-19. Dan hingga Senin (20/7) sudah berada di bawah angka 1. Persisnya sudah mencapai 0,59 persen.
