TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto menjadi figur yang pertama, mengambil formulir pencalonan Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Utara.
Effendhi ikut berkompetisi memperebutkan kursi orang nomor satu di partai berlambang Pohon Beringin di Bumi Benuanta itu. Ketertarikan Effendhi menjabat Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Kaltara, karena mendapat dukungan dari sejumlah kader.
“Teman-teman yang masih di Golkar, minta saya untuk ikut di dalam musda itu,” ucap Effendhi, Senin (20/7).
Alasan lain, Effendhi mempertimbangkan karir politiknya ke depan. Ia berencana ingin terus mengabdi kepada masyarakat dengan mencalonkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI).
Sementara Partainya, Hati Nurani Rakyat (Hanura) saat ini, dinilai Effendhi, belum memiliki kepastian masa depan di parlemen. “Kita tidak tahu, Hanura nanti bagaimana. Artinya, ikut pesta demokrasi ke depan atau bagaimana. Tetapi pengabdian terhadap masyarakat harus melalui partai,” ungkapnya.
Effendhi sebenarnya bukan orang baru di Golkar. Ia mengaku menjadi kader selama kurang lebih 30 tahun. Selama berlabel kader, Effendhi sempat mencicipi kejayaan karir politiknya sebagai Ketua DPRD Tarakan.
Sayang, karena persoalan internal, ia mengundurkan diri dari Partai Golkar. Akan tetapi, pengunduran dirinya belum disetujui partai Golkar ketika itu. “Kami pernah mengajukan permohonan berhenti dari Partai Golkar. Sampai sekarang tidak ada pemecatan saya dari partai Golkar,” tuturnya.
Mendaftarnya Effendhi Djuprianto dibenarkan Sekretaris DPD Tingkat I Partai Golkar Kaltara Suharno. “Pak wawali yang pertama kali mendaftar, sejak dibukanya bakal calon Ketua DPD Kaltara,” jelas Suharno.
Informasi yang diterimanya, ada tiga figur lagi yang berencana ikut meramaikan. Pihaknya sendiri masih membuka penjaringan hingga 23 Juli. Ia membeberkan, untuk menjadi calon ketua, setidaknya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Di antaranya syarat khusus, pernah menjadi pengurus baik tingkat bawah maupun atas selama minimal lima tahun.
“Itu syarat khusus yang kita lakukan untuk bakal calon,” tuntasnya. (mrs/uno)
