TANJUNG SELOR – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2019, sebesar 83,45 dalam skala 0 hingga 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan IDI Kaltara 2018 yang sebesar 81,07.
Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie usai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara Eko Marsoro dan jajarannya di ruang kerjanya, Senin (3/8) pagi.
Capaian ini juga telah dirilis dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara per 3 Agustus 2019, tentang Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Utara 2019. “Alhamdulillah, memulai kerja pasca libur Iduladha 1441 Hijriah/2020 Masehi, masyarakat Kaltara menerima kabar gembira dari BPS. Yakni, Kaltara berhasil meningkatkan capaian IDI 2019 hingga 2,38 poin. Dimana, dari IDI 2018 sebesar 81,07, menjadi 83,45 untuk IDI 2019,” kata Gubernur.
Hasil ini sekaligus menempatkan Kaltara pada peringkat kedua nasional untuk capaian IDI 2019. Dimana, untuk urutan pertama adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IDI 2019 sebesar 88,29.
“Capaian kinerja demokrasi Kaltara tersebut tetap pada kategori baik (indeks lebih dari 80),” ucap Irianto.
Adapun perubahan angka IDI Kaltara dari 2018 ke 2019 dipengaruhi 3 aspek demokrasi, yakni kebebasan sipil yang turun 0,76 poin dari 97,36 pada IDI 2018 menjadi 96,60 untuk IDI 2019. Lalu, hak-hak politik yang turun 0,88 poin dari 75,80 menjadi 74,92, dan lembaga demokrasi naik 11,51 poin dari 68,95 menjadi 80,46. “Pun demikian, pada IDI 2019 tidak ada indeks aspek yang berkategori buruk,” jelas Gubernur.
Disamping itu, pada IDI 2019 rata-rata variabel mengalami kenaikan indeks. Tepatnya, 8 dari 11 variabel mengalami kenaikan, 2 variabel penurunan dan 1 variabel tetap. “Variabel yang mengalami kenaikan tertinggi, adalah peran birokrasi pemerintah daerah yang naik 37,12 poin, diikuti peran partai politik yang meningkat 12,86 poin, kemudian kebebasan berpendapat naik 8,32 poin,” ulas Irianto.
Selain itu, dari 28 indikator terdapat 19 yang mencapai kinerja kategori baik atau skor diatas 80. Diantaranya, indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Lalu, indikator kecurangan dalam penghitungan, persentase perempuan pengurus partai politik dan lainnya.
“Ada 5 indikator yang masih berkategori buruk atau skor dibawah 60. Yakni, indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase anggota perempuan DPRD Provinsi, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu,” tutur Gubernur.
Irianto juga meminta agar sejumlah rekomendasi BPS terkait perkembangan IDI Kaltara patut menjadi perhatian. Yakni, soal kemungkinan melonjaknya pemilih pada Pilkada Serentak 2020 yang masuk dalam DPT Tambahan.
“Hal ini akan mengurangi poin IDI, karena adanya kemungkinan terjadinya kecurangan, kurangnya sosialisasi dan lainnya. Hal lainnya, adalah ancaman kericuhan pada Pilkada, banyaknya tindak pelanggaran pemilu, dan lainnya,” ungkap Irianto.
Pemprov juga berencana menghadirkan perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas soal rekomendasi tersebut, termasuk mencari kesepahaman antara pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memperbaiki capaian indikator yang masih buruk.
Guna diketahui, secara rinci, perkembangan IDI Kaltara selama 5 tahun terakhir, yakni pada IDI 2015 mencapai 80,16, lalu IDI 2016 mencapai 76,98, IDI 2017 mencapai 81,05, IDI 2018 mencapai 81,07 dan IDI 2019 83,45.
Prestasi yang diraih Kaltara dalam penilaian IDI 2019, ditanggapi positif Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al Islami. Menurutnya, prestasi tersebut tentu bukan semata-mata karena penyelenggaraan pemilu. Tapi, merupakan kerja terbaik serta sinergitas semua pihak dan hasilnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara semakin baik.
