TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara akan membentuk relawan demokrasi di masing-masing kabupaten dan kota. Untuk membantu menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Bahkan, KPU Kaltara sudah laksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan KPU Kabupaten dan Kota di Sekretariat KPU Tarakan, Rabu (12/8). Alhasil, jumlah relawan demokrasi yang dibutuhkan tiap daerah sebanyak 80 orang.
Menurut Komisioner KPU Kaltara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Hariyadi Hamid, relawan demokrasi nantinya dibagi dalam 10 basis. Di antaranya basis pemilih pemula, perempuan, keluarga, komunitas, disabilitas, marginal, basis keagamaan, pemilih muda dan seterusnya.
Hasil kesepakatan juga, dalam setiap basis ada perbedaan, dengan melihat konteks kewilayahannya. Misalnya, pada daerah-daerah perkotaan yang akan lebih banyak membutuhkan basis netizen. Bahkan, bisa lebih banyak daripada daerah pedalaman.
Namun, di pedalaman akan diperkuat pada basis keluarga atau keagamaan. “Masing-masing bervariasi, tapi paling tidak menyepakati minimal angka untuk setiap basis itu ada empat orang. Namun, bisa saja lebih jumlahnya, tergantung kebutuhan masing-masing daerah,” ungkapnya.
Selain itu, rakor juga menyepakati beberapa persyaratan penting untuk digunakan. Di antaranya, mengadopsi persamaan syarat perekrutan badan penyelenggara ad hock. Dengan batas usia antara 17-50 tahun.
Hal yang ditekankan, lanjut Hariyadi, status harus bebas dari partisan partai politik dan bersikap independen. “Terkait syarat, tidak pernah menjadi anggota partai politik lima tahun terakhir. Ataupun misalnya nanti ada proses tracing terkait kepemilikan akun media sosial. Kita akan tracing, jika ditemukan yang bersangkutan itu pernah memposting kandidat atau bakal calon tertentu, ya pasti nilaianya akan berkurang, bahkan cenderung tidak diambil,” terangnya.
Relawan demokrasi akan membantu tugas-tugas KPU dalam menyosialisasikan tahapan pemilihan, utamanya pada saat hari pemungutan suara. Termasuk akan difungsikan lakukan proses pendidikan pemilih. Sehingga diharapkan, relawan demokrasi bisa menguasai teknologi.
“Pada basis-basis tertentu itu diperlukan. Tapi pada daerah-daerah tertentu mungkin bisa faktor itu diabaikan,” ungkapnya.
Relawan demokrasi memiliki masa kerja tiga bulan dan akan mulai bekerja sejak 6 September. Dalam dua minggu ke depan dilakukan perekrutan untuk mencari yang terbaik, kemudian dibekali bimbingan teknis (Bimtek) untuk melaksanakan tugas.
Relawan demokrasi pun diberikan anggaran sendiri. Mulai dari anggaran pertemuan, honor berdasarkan out put kegiatan, diberikan uang transportasi dan atribut seperti baju dan rompi.
Menurut Hariyadi, yang paling penting terkait tahapan yang sedang berjalan. Juga berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, pelaksanaan pemilihan 9 Desember. Termasuk bagaimana ajakan-ajakan untuk bisa datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Hasil uji coba yang dilakukan beberapa waktu lalu terhadap capaian partisipasi pemilih dengan bantuan relawan ini, peningkatan partisipasinya cukup signifikan.
Jika mengambil contoh di Tarakan dengan membandingkan antara pemilihan Wali Kota 2018 dengan pemilu legislatif 2019, ia menilai angkanya cukup siginifikan. KPU Kaltara menargetkan partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur Kaltara 2020 bisa mencapai 77,5 persen, sesuai target nasional. (mrs/uno)
