Usul Legalisasi 6 Juta Pekerja Migran

- Selasa, 1 September 2020 | 20:58 WIB
Abdul Rauf
Abdul Rauf

TARAKAN - Sebagai komunitas yang fokus pada pekerja tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri. Persoalan tenaga kerja ilegal seperti yang sering dijumpai di perbatasan Kaltara dan Tawau, Malaysia, menjadi perhatian Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia (KAPTEN) Indonesia. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAPTEN Indonesia Abdul Rauf sedang mengusulkan ke Presiden Joko Widodo, agar dapat melegalkan tenaga kerja berstatus ilegal yang jumlah cukup banyak.  

Data yang diperolehnya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau sebelumnya dikenal dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kurang lebih 10 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri, hanya 3.740.000 berstatus legal. Sisanya ilegal.

Dari jumlah itu, Abdul memperoleh data bahwa pekerja migran itu mampu menyumbang devisa pada 2019 sebesar Rp 160 triliun. Karena itu, pihaknya mengusulkan ke Presiden Joko Widodo untuk melegalkan pekerja migran Indonesia lainnya, agar bisa menambah devisa negara.

“Sekarang ini kita usulkan ke Presiden, kami mau legalkan semua yang 6 juta orang itu. Supaya ada penambahan devisa lagi, mungkin Rp 350 triliun tahun depan lagi,” ujar Abdul, Minggu (30/8) lalu. 

Tujuan hadirnya KAPTEN, menurut Abdul, untuk mengisi ruang yang hampir tidak dikerjakan oleh stakeholder terkait. Salah satunya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Sehingga pihaknya membuat kurikulum khusus. Karena ia menilai, selama ini yang tidak diperbaiki pemerintah adalah hulunya, hanya melihat hilirnya. 

Kurikulum tersebut harus menguasai bahasa, mengetahui budaya negara tujuan, memperbaiki fisik, menguatkan mental dan kedisipilinan, dan membentuk kerohanian agar tetap nasionalis. 

“KAPTEN itu bagaimana pengembangan SDM para tenaga kerja. Itu inti utama KAPTEN, dan ada muara membentuk karakter pekerja itu sekali ke luar negeri tidak boleh berangkat lagi. Jadi hanya datang mengambil pengalaman, cari modal, begitu pulang kita siapkan namanya UMKM,” bebernya lagi. 

Ia menilai peluang bekerja di luar negeri banyak sekali, kuotanya mencapai 15 juta peluang kerja di tahun ini, dengan kontrak rata-rata dua sampai tiga tahun. KAPTEN Indonesia memfasilitasi dengan menggandeng 50 perusahaan penyalur tenaga kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta Balai Latihan Kerja (BLK). 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KAPTEN Kaltara, Khoirul Wahyudi berkomitmen membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran.

“Apa yang disampaikan oleh Ketum, bahwa kita membantu Pemprov Kaltara, pemerintah kabupaten/kota yang ada untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran,” singkatnya. (mrs/mua) 

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X